Carapolitik.com | Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo memicu kritik terhadap kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan impor BBM melalui satu pintu Pertamina.
Kebijakan ini diumumkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan diduga menjadi penyebab kosongnya pasokan di beberapa wilayah.
Sejumlah pengelola SPBU swasta mengaku stok impor sudah dihentikan hingga tahun depan. Beberapa bahkan terpaksa beralih menjual produk lain seperti kopi karena BBM tak lagi tersedia.
“Stok di terminal penyimpanan sudah habis, impor dihentikan,” ujar salah satu pekerja SPBU dalam rekaman video yang viral 22 September 2025.
Kebijakan ini memunculkan tudingan bahwa Pertamina memonopoli pasokan BBM. Publik merujuk pada rekam jejak Pertamina yang sempat terseret kasus dugaan oplosan BBM. Namun pemerintah bersikeras menampik tuduhan tersebut. Bahlil mengklaim pasokan Pertamina masih mencukupi, bahkan kuota BBM telah ditambah 10 persen.
Kritik juga datang dari perbandingan kinerja Pertamina dengan negara tetangga. Malaysia, misalnya, mampu menjual BBM lebih murah dan tetap meraih keuntungan, sementara Pertamina mencatat kerugian hingga ratusan triliun meski memegang monopoli distribusi di dalam negeri.
Selain itu, fakta bahwa sebagian kilang Pertamina masih berteknologi lama membuat Indonesia kerap mengekspor minyak mentah ke Singapura untuk diolah sebelum dibeli kembali dengan harga lebih mahal. Kondisi ini dinilai ironis karena terjadi di negara penghasil minyak.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan satu pintu ini. Mereka khawatir kelangkaan BBM di SPBU swasta akan mematikan persaingan sehat dan merugikan konsumen.
