CARAPOLITIK.COM | Anggota Komite II DPD RI dari Papua Selatan, Sularso, memberi panggung besar untuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dalam rapat kerja bersama Komite II, ia menyanjung kinerja Amran yang dianggap luar biasa dalam mengawal program swasembada pangan.
“Luar biasa Pak Menteri dengan seluruh jajarannya. Saya memberikan apresiasi karena tugas-tugas Kementerian Pertanian sangat maksimal dengan target yang diberikan oleh Pak Presiden untuk swasembada pangan selama 4 tahun. Ternyata progresnya sudah berjalan kurang lebih setahun,” kata Sularso, Senin, 15 September 2025/23 Rabiul Awal 1447 H.
Fokus Sularso jelas: Merauke sebagai lumbung pangan nasional.
“Kalau dari progresnya, saya lihat progresnya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Petani juga semangat. Kalau lahan, potensi lahannya sangat besar dan sangat punya potensi untuk dikembangkan,” ujarnya.
Narasi ini bisa mengafirmasi proyek pangan sebagai alat legitimasi politik pusat di Papua, wilayah yang selalu jadi isu sensitif: kaya lahan, tapi miskin distribusi manfaat.
Sularso memang menyelipkan aspirasi khas Papua dengan mendorong umbian masuk ke skema food estate.
“Orang Papua lebih dekat dengan umbi-umbian. Kalau boleh, masyarakat meminta sebagian wilayah PSN juga diarahkan untuk perkebunan ubi kayu,” ujarnya.
Namun aspirasi ini bisa terbaca sekadar tempelan kultural agar proyek pusat punya rasa lokal.
Dalam praktiknya, food estate lebih bisa dikendalikan dari Jakarta ketimbang oleh petani Papua.
Pemerintah Mengunci Narasi
Wamen Pertanian Sudaryono menegaskan arah yang sama: “Merauke ini potensinya luar biasa. Kita sedang mengarah bagaimana Merauke menjadi salah satu spot food estate kita,” katanya.
Mentan Amran Sulaiman melengkapi dengan janji politik: “Kami komitmen untuk transformasi dari dalam dan luar. Kita bergerak bersama-sama, termasuk dengan Komite II DPD RI. Selama kami masih menjabat, kami akan terus pikirkan dan lakukan yang terbaik.”
Pangan Sebagai Proyek Kekuasaan
Di atas kertas, food estate Merauke digadang-gadang jadi solusi swasembada.
Tapi secara politik, ia lebih terlihat sebagai proyek kekuasaan: mengunci Papua dalam narasi ketahanan pangan nasional, sekaligus mewariskan klaim sukses pemerintah pusat.
Petani Papua memang dapat pupuk dan peralatan, tapi siapa yang paling diuntungkan? Elite di pusat kah? Kontraktor besar? Atau pejabat yang mengklaim keberhasilan?.
Jika berhasil, food estate ini jadi alat legitimasi kekuasaan: Jakarta berhasil mengendalikan Papua lewat perut rakyat.
Jika gagal, Merauke hanya akan mengisi daftar food estate mangkrak yang penuh kepentingan bisnis, bukan kepentingan petani.[]
(Foto: Food Estate gagal | save our borneo)
