Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari sorotan Google sempat menunjukkan nama Bahlil Lahadalia jadi perhatian publik—sayangnya bukan karena kinerja gemilang.
CARAPOLITIK.COM | Bahlil dalam sorotan terkait setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Menjelang peringatan satu tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, mode AI mesin pencari Google menunjukkan satu nama yang paling sering diketik publik: Bahlil Lahadalia.
Namun, sorotan itu bukan datang dari pujian. Berdasarkan tren pencarian yang meningkat tajam sejak awal Oktober, kata kunci “Bahlil,” “investasi mangkrak,” dan “menteri terburuk” mendominasi daftar topik yang dikaitkan dengan kinerja kabinet Prabowo-Gibran.
Menteri Terburuk versi Publik Online
Dalam suatu survei opini publik dan laporan evaluasi kinerja menteri, Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah. Kritik yang muncul menyangkut inkonsistensi kebijakan investasi dan minimnya realisasi proyek strategis yang dijanjikan.
Berdasarkan pemberitaan media, AI mencatat, di tengah target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan Presiden Prabowo, performa Kementerian Investasi justru dinilai stagnan.
Google Trends disebut mencatat lonjakan pencarian untuk istilah “kegagalan investasi 2025” dan “izin usaha tertunda”, yang paling banyak muncul di pekan kedua Oktober.
Publik online membicarakannya bukan karena gebrakan, tapi karena kegelisahan.
Bahkan sejak awal tahun, survei Center of Economic and Law Studies (Celios) memposisikan Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Lantas, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham menilai survei yang memuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
“Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 22 Januari lalu.
Kontras dengan Capaian Presiden
Kontrasnya cukup tajam. Di saat Prabowo dan Gibran menyoroti keberhasilan pengembalian dana hasil korupsi Rp1,7 triliun, percepatan infrastruktur pesantren, hingga pencoretan 1,9 juta penerima bansos tidak layak, kinerja kementerian investasi justru menjadi catatan minor.
Bahlil kini dinilai kehilangan daya dobrak. Kritik publik di internet pun memperkuat kesan bahwa sektor investasi menjadi titik lemah di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Perlu dicatat, data tren pencarian Google bukan data statistik resmi. Ia hanya merefleksikan perilaku pencarian pengguna internet, bukan penilaian faktual.
Karena itu, lonjakan pencarian nama Bahlil bisa mencerminkan rasa ingin tahu, kritik, atau kekecewaan publik, bukan penilaian akademik.
Namun, dalam konteks politik digital, pola pencarian ini penting. Google menjadi cermin cepat dari persepsi masyarakat — dan persepsi itulah yang sering kali lebih menentukan arah opini dibanding data resmi pemerintah.[]
