CARAPOLITIK.COM | Pemerintahan Prabowo Subianto dianggap tidak memiliki koordinasi komunikasi publik yang baik dan menyisakan ketidakjelasan informasi bagi publik.
Ada kegagalan orkestrasi komunikasi kekuasaan yang mencerminkan tidak adanya command center komunikasi yang efektif mengendalikan arah pesan negara.
Padahal, pemerintahan Prabowo diketahui memiliki banyak spoke person atau juru bicara. Ada di masing-masing kementerian, ada Bakom RI dan ada Mensesneg di istana.
Terkait kelemahan komunikasi publik pemerintahan Prabowo ini, sejumlah komunikolog atau Pakar Ilmu Komunikasi berdiskusi dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla alias JK di Jakarta pada Sabtu, 14 Maret 2026 / 24 Ramadhan 1447 H.
“Itulah bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola baik. Oleh karena itu, para komunikolog siap memperbaiki manajemen komunikasi pemerintah,” kata inisiator Komunitas Komunikolog, Emrus Sihombing, sebagaimana dikutip Carpol dari video kompastv, Rabu, 18 Maret 2026.
Senada, Komunikolog Effendi Gazali yang juga hadir di lokasi mengatakan, “terlalu banyak juru bicara, tapi rakyat (merasa, red) nggak jelas,”.
“Jangan-jangan lebih bagus tidak ada juru bicara tapi rakyat (merasa, red) jelas. Atau, 1 atau 2 saja (juru bicara, red) tapi rakyat jelas. Gitu kan?!” seloroh Effendi.[]
