Rapim di Istana Jadi Konsolidasi Arah: Aparat Negara untuk Rakyat, Bukan Kepentingan Golongan
CARAPOLITIK.COM | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus terus memperbaiki diri, memperkuat barisan, dan meningkatkan profesionalisme sebagai institusi penjaga kedaulatan, stabilitas nasional, serta pengawal program negara.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan kepada publik melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Penegasan Presiden disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Rapim TNI–Polri berlangsung pada Senin, 21 Sya’ban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 2026 Masehi, sebagai agenda konsolidasi awal tahun sektor pertahanan dan keamanan nasional.
Penekanan Presiden Prabowo muncul di tengah tuntutan publik terhadap netralitas, profesionalisme, dan kedisiplinan aparat negara. Dalam pandangan Presiden, keberhasilan program pemerintah tidak boleh dipisahkan dari peran TNI dan Polri sebagai pilar stabilitas, namun tetap harus berada dalam koridor kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Prabowo secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh program yang dikawal aparat tidak boleh melenceng menjadi alat kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pesan ini menjadi sinyal politik bahwa loyalitas TNI–Polri harus terkunci pada negara dan konstitusi, bukan pada kekuasaan temporer.
Sebagai panglima tertinggi, Presiden Prabowo mengarahkan TNI dan Polri untuk terus merapatkan barisan, memperbaiki kelembagaan secara internal, serta menjaga disiplin dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dan soliditas sebagai fondasi utama kekuatan institusi keamanan negara.
*
Rapim ini berfungsi sebagai forum evaluasi dan penyamaan visi antara Presiden dan aparat keamanan, sekaligus penguatan garis komando dalam menghadapi agenda strategis nasional. Apresiasi yang disampaikan Presiden kepada TNI dan Polri atas peran aktif mereka selama lebih dari satu tahun pemerintahannya menunjukkan pola kepemimpinan yang menggabungkan kontrol dan penghargaan.
Penegasan tentang “tentara rakyat dan polisi yang dicintai rakyat” memperlihatkan upaya Prabowo membangun legitimasi kekuatan negara berbasis kepercayaan publik. Penekanan peran TNI–Polri dalam penanganan bencana, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta pengamanan menjelang Ramadan dan Idulfitri menempatkan aparat sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar alat kekuasaan.
*
Rapim TNI–Polri di Istana Kepresidenan menegaskan satu garis tegas: kekuatan negara hanya sah jika berdiri di atas profesionalisme, persatuan, dan keberpihakan pada rakyat. Arahan Presiden Prabowo mengunci TNI dan Polri sebagai alat negara, bukan alat politik. Konsistensi implementasi pesan ini akan menjadi ujian utama apakah aparat benar-benar menjadi penjaga republik, atau sekadar simbol kekuasaan tanpa legitimasi publik.[]
