CARAPOLITIK.COM | Sedikitnya 11 persoalan komunikasi publik pemerintahan Prabowo mengemuka dalam pertemuan Jusuf Kalla alias JK dengan Komunitas Komunikolog pada Sabtu, 14 Maret 2026 / 24 Ramadhan 1447 H.
“Ini pertemuan yang menilai bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu nggak nyambung. Pertemuan ini bukan untuk melawan pemerintah tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya,” kata JK.
Pantauan CARAPOLITIK.COM, 11 persoalan komunikasi pemerintahan Prabowo yang mengemuka itu meliputi:
1. Gap Komunikasi
Persoalan pertama adalah munculnya gap komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Program yang secara teknokratik dianggap “benar” tidak diterjemahkan menjadi pengalaman publik.
Ini menciptakan jurang komunikasi yang membuat masyarakat tidak merasa memiliki kebijakan.
“Pemerintah sudah bikin program yang begitu bagus dan mulus menurut pemerintah tapi hilang dalam pikiran rakyat” kata Komunikolog LSPR, Prof. Lely sebagaimana dikutip Carpol dari video kompastv, Rabu, 18 Maret 2026.
Dalam hal ini negara gagal mengelola policy framing. Dimana kebijakan berhenti di level administratif, tidak naik ke level naratif yang bisa dipahami publik luas.
2. Orkestrasi Gagal
Pemerintahan Prabowo dianggap tidak memiliki koordinasi komunikasi yang baik dan menyisakan ketidakjelasan informasi bagi publik.
Ada kegagalan orkestrasi komunikasi kekuasaan yang mencerminkan tidak adanya command center komunikasi yang efektif mengendalikan arah pesan negara.
Padahal, pemerintahan Prabowo diketahui memiliki banyak spoke person atau juru bicara. Ada di masing-masing kementerian, ada Bakom RI dan ada Mensesneg di istana.
“Itulah bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola baik. Oleh karena itu, para komunikolog siap memperbaiki manajemen komunikasi pemerintah,” kata inisiator Komunitas Komunikolog, Emrus Sihombing.
3. Overproduksi Jubir
Fenomena paradoks muncul dimana juru bicara berlimpah, tapi publik tetap bingung.
Masalahnya adalah tidak ada otoritas tunggal yang kredibel. Informasi menjadi tumpang tindih dan kehilangan hierarki.
Di level struktural, ini menunjukkan kegagalan dalam membangun information authority system—siapa yang paling sah untuk dipercaya.
Karenanya, Komunikolog Effendi Gazali yang juga hadir di lokasi mengatakan, “terlalu banyak juru bicara, tapi rakyat (merasa, red) nggak jelas,”.
“Jangan-jangan lebih bagus tidak ada juru bicara tapi rakyat (merasa, red) jelas. Atau, 1 atau 2 saja (juru bicara, red) tapi rakyat jelas. Gitu kan?!” seloroh Effendi.
4. Pesan Tidak Empatik
Pernyataan yang dianggap teknis seperti “itu hanya 1%” justru melukai publik.
Masalahnya bukan pada angka, tapi pada ketidakpekaan terhadap emosi publik. Bahasa teknokratik dibaca sebagai arogansi.
Terjadi public sentiment failure—pemerintah tidak membaca kondisi psikologis masyarakat.
“Ada kalimat dalam komunikasi yang justru menimbulkan kesakitan lagi bagi masyarakat. ‘Ah itu kan cuma 1 persen saja’ misalnya” kata Lely.
5. Budaya ABS
Menurut Lely, ada pola komunikasi ABS yang seperti dipelihara di lingkungan pemerintahan.
“Jadi, laporan yang bagus-bagus saja yang disampaikan,” kata Lely.
Budaya “asal bapak senang” mengakibatkan ‘data merah’ tidak terkirim dengan baik kepada presiden sehingga secara sistemik menciptakan distorsi internal, dimana pengambil keputusan tidak melihat realitas sebenarnya.
Menambahkan poin ini, Effendi mengutip Presiden Prabowo yang menurutnya pernah mengatakan, “silahkan kritik, berikan data-data yang benar. Jangan takut, jangan ABS. Nah, kami mulai mempertanyakan, ada yang berani nggak!”.
“Mudah-mudahan presiden juga betul-betul menerima kalau ada yang berani,” ujar Effendi.
6. Personal Branding Menteri
Menteri berlomba tampil di media sosial, membangun citra masing-masing.
Dampaknya, komunikasi menjadi individual, bukan institusional. Publik menangkap persona, bukan kebijakan, sehingga negara bisa kehilangan cohesive narrative identity.
7. Gagal Adaptasi Media Baru
Pemerintah dianggap belum cukup memahami information ecosystem dynamics sehingga belum cukup mampu beradaptasi dengan ekosistem media modern seperti echo chamber dan algoritma.
Kata JK, “Semua orang bisa jadi jurnalis kan sekarang ini akibat medsos yang luar biasa. Jadi ini harus diatur secara teratur hal-hal begini ini.”
8. Komunikasi Top-Down
Komunikasi modern menuntut dialog deliberatif, bukan sekadar penyampaian satu arah. Negara belum membangun reciprocal communication model.
Seorang peneliti yang hadir menyampaikan dalam jumpa pers usai pertemuan mereka dengan JK, “kalau diabaikan, yang terjadi adalah paradoks. Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian melahirkan polemik, melahirkan diskursus publik yang justru merugikan pemerintah,”.
Alasan Indonesia masuk BOP dan pelaksanaan MBG di tengah banyak situasi kebutuhan lain, menjadi contoh.
“Hal-hal seperti ini tidak cukup hanya sifatnya linier, butuh satu komunikasi yang sifatnya resiprokal,” katanya.
9. Lemahnya Protokol Komunikasi Krisis
Dalam isu sensitif dan krisis, tidak ada kejelasan siapa yang berbicara dan bagaimana alur informasi.
“Dan yang paling penting adalah mulai memosisikan proses penanganan komunikasi yang jauh lebih baik, jauh lebih terstruktur, dan jauh lebih sistemik. Contohnya misalnya, ada protokol komunikasi pemerintahan yang jauh lebih baik,” katanya.
10. Klaim vs Realitas
Menurut JK, narasi “semua baik” dari Menkeu RI Purbaya berbenturan dengan fakta di lapangan seperti defisit besar.
“Jangan juga menteri itu kadang-kadang (mengesankan, red) semua baik. Saya mengikuti pembicaraan menteri keuangan, wah semua baik. Tapi di lain pihak, kita punya defisit di Februari Rp135 triliun. Ini bagaimana membandingkan semua baik tapi defisit per bulannya kok terbesar dalam sejarah,” kata JK.
Akibat dari inkonsistensi terbuka ini, kepercayaan publik bisa runtuh dan terjadi credibility erosion.
11. Kompetensi Komunikator
Sejumlah pejabat dianggap aktif di media sosial bahkan ada yang “beradu”. Tapi tidak cukup membuat publik mengerti.
Jubir KPK lama Johan Budi dan jubir BNPB lama Sutopo (alm) menjadi contoh kapabilitas jubir yang mencerahkan publik.
Kata Lely, “kemudian ada PCO (Presidential Communication Office) yang berubah menjadi kantor komunikasi pemerintah. Kita melihat wajahnya berbeda-beda,”.
“Jadi kesimpulannya ya mereka yang bicara itu tidak sesuai kompetensinya. Jadi mereka tidak punya kompetensi komunikasi. Harusnya bicara soal bencana ahli bencana, soal pangan, ahli pangan, soal politik, ahli politik. Ini enggak,” kata Lely.[]
