Carapolitik.com Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) bidang keamanan, melalui Surahman, menyoroti gelombang reshuffle kabinet yang menggema Senin sore. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) resmi diganti, hanya sepekan setelah demonstrasi keras yang diwarnai aksi penjarahan.
Publik masih mengingat, kemarahan rakyat yang memuncak pada akhir Agustus 2025 dipicu oleh setidaknya tiga hal:
Polemik tunjangan perumahan anggota DPR RI. Pernyataan maupun sikap sejumlah anggota DPR RI. Tewasnya seorang driver ojek online setelah terlindas kendaraan taktis Polri, (8/9).
Dari rentetan peristiwa itu, sejumlah nama pejabat dan politisi ikut terseret sorotan publik. Antara lain: Ketua DPR RI, Puan Maharani (PDIP), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, NasDem dan PAN langsung menonaktifkan kadernya yang disorot publik. Golkar bahkan menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, meskipun namanya tidak terlalu menjadi sasaran utama massa. Langkah partai-partai ini dipandang sebagai sikap ksatria dalam meredam kemarahan rakyat.
Pencopotan Sri Mulyani kemudian dianggap sebagai kabar baik yang menegaskan hadirnya keadilan setelah sebelumnya sejumlah anggota dewan dinonaktifkan. Publik Pertanyakan Konsistensi Namun, gelombang kritik kembali menguat. Publik mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan.
“Di mana keadilannya ketika Dasco dan Puan belum dinonaktifkan? Bukankah keduanya sama-sama pimpinan DPR yang ikut bicara soal tunjangan perumahan?” tanya Surahman.
Ia menambahkan, pengajuan tunjangan perumahan DPR ke Kemenkeu tidak mungkin dilakukan tanpa restu pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad.
“Dasco memang kader Gerindra, tapi apa ruginya bagi Gerindra menunjukkan sikap ksatria?” ujarnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga tak luput dari tuntutan. Ia dinilai gagal menjaga keamanan saat demonstrasi akhir Agustus lalu yang menelan korban jiwa. “Kapolri seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya nyawa warga akibat kamtibmas yang tidak terkendali,” tegas Surahman.
Sorotan serupa diarahkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito dianggap lalai mengantisipasi gejolak kenaikan pajak daerah yang justru memperluas kemarahan rakyat.
“Tito menyebut kenaikan pajak adalah kewenangan daerah. Tapi bukankah Kemendagri bisa mengorkestrasi pemerintah daerah agar lebih kondusif? Bagaimana mungkin seorang mantan Kapolri tidak memahami bahwa gejala bisa berkembang menjadi krisis?” ungkap Surahman.
FPPI menegaskan bahwa pencopotan Sri Mulyani belum cukup. Menurut Surahaman, keadilan baru akan terasa penuh jika langkah serupa juga menyasar pimpinan DPR, Kapolri, dan Mendagri. “Pak Tito masih pembantu Anda kan? Jadi, kapan Dasco, Puan, Sigit, dan Tito diganti?” pungkasnya.
