CARAPOLITIK.COM | Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil di tengah gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dipicu penilaian lembaga global seperti MSCI, serta sorotan dari institusi keuangan internasional lain seperti UBS dan Goldman Sachs.
Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas lintas otoritas keuangan, Jumat (30/01/2026 M / 10 Rajab 1447 H), sebagai tindak lanjut arahan langsung Presiden RI.
Rapat Tertutup Lintas Otoritas, Presiden Turun Tangan
Airlangga mengungkapkan, pemerintah secara intensif memonitor kondisi pasar modal bersama Ketua Danantara, Menteri Keuangan, Kepala Badan BUMN/COO Danantara, serta otoritas moneter dan keuangan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bapak Presiden sudah memonitor langsung perkembangan pasar modal, termasuk respons terhadap regulasi dan penilaian lembaga internasional,” ujar Airlangga dikutip CARAPOLITIK.COM dari video kompasTV.
Ia menegaskan koordinasi fiskal dan moneter saat ini berjalan solid, tercermin dari IHSG yang mulai rebound dan kembali bergerak di zona hijau pada perdagangan pagi hari.
Demutualisasi BEI Dipercepat, Konflik Kepentingan Disasar
Sebagai respons struktural, pemerintah memutuskan mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini ditujukan untuk memangkas konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
“Demutualisasi ini transformasi struktural. Mengurangi benturan kepentingan dan memperkuat tata kelola,” tegas Airlangga.
Ia menekankan bahwa proses demutualisasi sudah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang P2SK dan ditargetkan mulai berproses tahun 2026, bahkan membuka peluang lanjutan menuju IPO Bursa pada tahap berikutnya.
Free Float Dinaikkan, Pasar Dipaksa Lebih Terbuka
Langkah berikutnya adalah peningkatan batas free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen, yang akan diatur OJK dan ditargetkan berlaku Maret 2026.
Menurut Airlangga, kebijakan ini justru akan meningkatkan likuiditas dan daya tarik investasi, bukan membuat pasar sepi.
“Indonesia selama ini free float-nya terlalu rendah. Dengan 15 persen, kita sejajar dengan standar internasional,” jelasnya.
Ia membandingkan, Malaysia, Hong Kong, dan Jepang berada di level 25 persen, sementara Singapura dan Filipina 10 persen. Indonesia memilih posisi menengah untuk memperkuat tata kelola tanpa mengorbankan stabilitas.
Dana Pensiun dan Asuransi Masuk Pasar Lebih Besar
Pemerintah juga akan menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen. Kebijakan ini disebut selaras dengan praktik negara-negara OECD.
Langkah ini diharapkan memperdalam pasar, memperkuat investor institusional domestik, dan mengurangi ketergantungan pada modal jangka pendek.
Danantara dan BUMN Jadi Penopang Pasar
Airlangga menegaskan peran strategis Danantara dan BUMN dalam menopang stabilitas pasar modal. Hampir 30 persen kapitalisasi pasar BEI berasal dari perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa.
“Karena itu, kita berkepentingan agar bursa lebih transparan, lebih terbuka, dan governance-nya terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia memastikan Danantara terbuka untuk berpartisipasi dalam skema demutualisasi BEI, mengikuti praktik lazim di banyak negara.
Pemerintah: Tak Ada Risiko Turun Kelas
Menanggapi kekhawatiran penurunan status Indonesia dari emerging market, Airlangga menepis keras spekulasi tersebut.
“Tidak. Justru ini memperkuat posisi kita sebagai emerging market yang stabil,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan sinyal kuat kepada pasar global bahwa Indonesia serius membenahi pasar modal secara struktural, tanpa mengorbankan stabilitas makro dan fiskal.
Pernyataan Airlangga menegaskan satu hal: gejolak IHSG dihadapi dengan operasi kebijakan struktural. Demutualisasi BEI, kenaikan free float, dan perluasan investasi institusional menunjukkan pemerintah memilih jalan reformasi, bukan tambal sulam.
Namun konsekuensinya jelas. Demutualisasi akan mengubah peta kekuasaan di pasar modal. Konflik kepentingan yang selama ini “abu-abu” dipaksa terang. Di titik inilah resistensi bisa muncul.
Pasar memang mulai rebound. Tapi ujian sesungguhnya adalah konsistensi pemerintah menjalankan roadmap ini, bukan sekadar meredam kepanikan jangka pendek. Jika konsisten, pasar modal Indonesia bukan hanya stabil—tetapi naik kelas. []
