CARAPOLITIK.COM | Ulang tahun ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2025 membuka ruang bukan hanya untuk refleksi, tetapi juga gugatan terhadap tatanan dunia yang sudah usang.
Struktur global yang masih dikendalikan oleh lima negara veto jelas tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik.
Momentum inilah yang sedang dipakai Indonesia, lewat Presiden Prabowo Subianto, untuk menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres sudah menyalakan alarm sejak Maret 2025 melalui Inisiatif UN80.
Diplomat asal Portugal itu mendorong perubahan besar: penyederhanaan prosedur, efisiensi kerja, dan perombakan mandat agar PBB tidak lagi menjadi institusi yang kaku dan lamban.
Annalena Baerbock, seorang politisi Jerman, pada 3 Juni 2025 dalam wawancara dengan Jurnalis DW, Ines Pohl, mengungkapkan, PBB perlu diperbarui dan direformasi agar tetap relevan dan siap menghadapi masa depan, karena tatanan internasional saat ini berada di bawah tekanan besar.
Pernyataan ini menyindir langsung kebuntuan Dewan Keamanan yang lumpuh menghadapi Ukraina dan Gaza.
Indonesia melihat celah politik di sini. Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI pertama dalam satu dekade terakhir yang hadir langsung di Debat Umum UNGA, 23 September 2025/1 Rabiul Akhir 1447 H.
Kehadiran itu bukan sekadar seremoni, melainkan kalkulasi politik: Indonesia ingin tampil sebagai suara utama Global South, bukan lagi sekadar peserta pasif.
Isu Palestina, konflik global, hingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan diusung sebagai nilai moral.
Namun di balik narasi normatif itu, Prabowo sedang menguji kapasitasnya: apakah Ia bisa mengukuhkan Indonesia sebagai pemimpin baru dunia Selatan?
Jika berhasil, Indonesia tidak hanya tampil sebagai jembatan diplomasi, tetapi juga sebagai aktor yang berani menggugat dominasi lama.
Reformasi global adalah isu keras, bukan wacana manis.
Global South mewakili 80% populasi dunia, tapi suaranya kerap dibungkam oleh hak veto lima negara adidaya.
Ketidakadilan inilah yang ingin digeser, dan Indonesia memilih menempatkan dirinya di garis depan.
Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Prabowo harus menavigasi kepentingan besar: menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, merangkul Tiongkok, dan tetap akomodatif pada blok Selatan yang beragam.
Terlalu keras, bisa memicu resistensi dari kekuatan veto.
Terlalu lembek, akan menggerus kredibilitas Indonesia di mata Global South.
Ulang tahun ke-80 PBB pada akhirnya bukan sekadar pesta simbolik.
Ini adalah panggung perebutan narasi: apakah PBB berani berubah menjadi lebih inklusif, atau tetap tersandera oleh status quo?
Indonesia, lewat Prabowo, mencoba menjawab pertanyaan itu.
Jika Prabowo berhasil memimpin suara Global South, sejarah bisa mencatat Indonesia sebagai motor reformasi global.
Jika gagal, seruan itu hanya akan menambah daftar panjang retorika yang diabaikan.[]
(Gambar: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Parlemen Turki, Ankara. | Dok. Istimewa/BBC Indonesia)
