CARAPOLITIK.COM | Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiqi Jayabaya, memanfaatkan panggung Festival Seni Multatuli 2025 di Alun-Alun Timur Rangkasbitung, Jumat, 19 September 2025, bukan hanya untuk bicara soal seni dan budaya.
Bupati Hasbi menjadikan acara itu sebagai arena politik, menyoroti persoalan klasik yang membelit daerah: ketimpangan anggaran pusat dan daerah yang membuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan, sulit bergerak cepat.
Dengan merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Hasbi menegaskan bahwa jalan adalah kebutuhan vital rakyat, bukan sekadar proyek fisik.
“Jalan ini bukan hanya digunakan bupati, bukan hanya petani, bukan hanya guru, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi seluruh elemen masyarakat. Semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Hasbi sebagaimana dikutip carapolitik.com, Minggu, 21 September 2025/29 Rabiul Awal 1447 H.
Jalan Rusak, Fiskal Daerah Tercekik
Hasbi tak menutup mata, Lebak memiliki 28 kecamatan, 340 desa, 5 kelurahan, dan 1.827 kampung.
Dengan cakupan wilayah sebesar ini, kebutuhan perbaikan jalan poros kabupaten dan desa sangat besar.
Namun, ruang fiskal APBD Lebak “nyaris tercekik”.
Belanja rutin, terutama pegawai, sudah menggerus porsi signifikan anggaran daerah.
Sementara itu, transfer dari pusat belum proporsional dengan kebutuhan.
Data Kementerian Keuangan mencatat, Dana Desa (DD) untuk Lebak tahun 2025 mencapai Rp 347,4 miliar, naik Rp 6,8 miliar dari 2024.
Tapi dana ini umumnya dipakai untuk pembangunan kecil di tingkat desa, bukan jalan poros kabupaten.
Sedangkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pekerjaan umum jumlahnya relatif kecil dan tidak cukup untuk menutup kebutuhan perbaikan jalan yang membentang ratusan kilometer.
“Kalau tanpa bantuan pemerintah pusat dan provinsi, kita tidak akan mampu menyelesaikan jalan ini. Jalan ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Target 2026: Janji yang Taruhannya Politik
Hasbi memasang target spesifik: tahun 2026 perbaikan jalan poros kabupaten dan desa menjadi prioritas utama Pemkab Lebak.
Di atas kertas, janji ini terdengar ambisius.
Namun tanpa transfer anggaran pusat dan provinsi yang signifikan, target itu berisiko menjadi sekadar jargon politik.
“Makanya pada tahun 2026 salah satu target utama Pemkab Lebak adalah perbaikan jalan poros kabupaten dan desa, demi kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Janji ini sesungguhnya adalah taruhan politik.
Jika sukses, Hasbi akan memposisikan diri sebagai bupati yang mampu mengubah transfer fiskal menjadi pembangunan nyata.
Jika gagal, Ia akan dicap tak becus mengelola hubungan pusat-daerah, apalagi dengan posisi keluarga Jayabaya yang sudah lama berpengaruh di Banten.
Tentu sejumlah strategi keuangan selain dukungan anggaran pusat pun bisa menjadi opsi bagi Lebak.
Infrastruktur Jadi Alat Tawar Politik
Hasbi memperluas isu ini dengan menyebut jalan sebagai fondasi pelayanan publik.
Dari pendidikan, kesehatan, distribusi hasil pertanian, hingga mobilitas tenaga kerja, semua tergantung pada infrastruktur jalan.
“Kami butuh dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun masyarakat, agar apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu Lebak yang maju dan sejahtera, bisa terwujud,” katanya.
Pernyataan ini lebih dari sekadar retorika.
Hasbi sedang memainkan bahasa politik anggaran.
Tanpa distribusi fiskal yang adil, janji pembangunan daerah hanya akan berhenti di pidato.
Infrastruktur jalan akhirnya dijadikan simbol: ukuran seberapa serius pusat berbagi kekuasaan fiskal dengan daerah.
Panggung Multatuli dan Kritik Fiskal
Festival Multatuli, yang semestinya jadi ruang refleksi budaya, berubah menjadi panggung kritik fiskal.
Hasbi tahu, rakyat lebih peduli pada jalan mulus daripada jargon kebudayaan.
Dengan cara itu, Ia menggeser wacana dari seremoni budaya menjadi isu struktural: relasi timpang pusat-daerah dalam pengelolaan anggaran.
Dengan memanfaatkan momentum, Hasbi mendorong narasi bahwa Lebak termasuk “korban” keterbatasan APBD dan korban desain fiskal yang ada.
Bagi keluarga Jayabaya, isu ini bukan sekadar administrasi—tapi strategi politik.
Infrastruktur dipakai sebagai bahasa tuntutan, sekaligus alat untuk memperkuat posisi tawar politik daerah di hadapan pusat.[]
(Foto: Bupati Kab. Lebak, Moch. Hasbi Asyidiqi Jayabaya di panggung Festival Seni Multatuli 2025. | Istimewa/RRI)
