CARAPOLITIK.COM | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menembak langsung ke jantung persoalan klasik birokrasi daerah: pemborosan anggaran.
Dalam peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) di kantor Bappenas, Selasa, 7 Oktober 2025, Tito menegaskan efisiensi belanja harus menjadi prioritas.
Di balik pernyataan itu, ada pesan politik yang lebih dalam — tarik-menarik antara efisiensi fiskal dan kekuasaan daerah.
Selama ini, belanja daerah sering dijadikan instrumen politik.
Perjalanan dinas, rapat, hingga kegiatan seremonial bukan sekadar pemborosan, tapi juga cara menghidupi jaringan kekuasaan lokal.
Tito menyoroti, banyak pengeluaran daerah yang sebenarnya bisa ditekan, namun sengaja dipelihara karena menguntungkan elite birokrasi.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan, bukan malah diboroskan. Banyak sekali pemborosan terjadi,” kata Mendagri Tito dikutip carapolitik.com, Kamis, 9 Oktober 2025/16 Rabiul Akhir 1447 H.
Ia mengindikasi, banyak daerah menaikkan anggaran operasional dan pemeliharaan tanpa dasar kebutuhan yang jelas — sebuah praktik yang sudah dianggap normal di banyak pemda.
Tito menyebut contoh Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil menyederhanakan dan mengalihkan Rp462 miliar dari pos belanja birokrasi ke proyek irigasi pertanian seluas 8.000 hektare.
Tapi Lahat justru jadi pengecualian, bukan kebiasaan.
Masalahnya bukan sekadar tata kelola, tapi politik anggaran.
Pemangkasan dari pusat sering dianggap sebagai intervensi terhadap otonomi daerah.
Publik masih ingat, baru-baru ini banyak kepala daerah mengeluh soal transfer ke daerah disesuaikan.
Publik juga bisa menduga-duga, yang keberatan adalah mereka yang menikmati status quo anggaran.
Sebatas mengingatkan, sejak sembilan bulan lalu, sebenarnya Tito sudah mengulang pesan yang sama.
Dalam APBD Award, Ia meminta Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri mengawasi pemborosan, terutama di pos-pos rawan.
Tapi sejauh ini, belum ada sinyal pembenahan yang sistemik dan berarti.
Pemborosan dianggap masih jadi tradisi, efisiensi masih jadi jargon.
Pertarungan efisiensi versus kekuasaan daerah ini belum selesai.
Jika tidak disertai langkah korektif dan pengawasan keras, seruan Tito hanya akan jadi gema di ruang rapat — sama borosnya dengan rapat-rapat yang Ia kritik sendiri.[]
