TARIK-ULUR politik anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam pemerintahan Prabowo Subianto mencerminkan dua kekuatan besar yang saling berhadapan: rasionalitas fiskal pusat versus tekanan politik daerah.
Di tengah pusaran itu, sosok Mendagri Tito Karnavian eksis sebagai pemain kunci — bukan sekadar birokrat, tapi juga penjaga stabilitas kekuasaan di tahun pertama rezim Prabowo.
Efisiensi sebagai Narasi Kekuasaan
18 Desember 2024, tepatnya di acara APBD Award, Tito bicara soal “efisiensi belanja.”
Ia menyoroti perjalanan dinas dan pos belanja tak produktif, seolah ingin menegaskan: era boros di daerah harus berakhir.
Di balik narasi efisiensi, ada makna politik yang lebih dalam.
Tito sejatinya sedang mengamankan garis kebijakan fiskal ketat dari Menteri Keuangan RI.
Bagaimana pun, bendahara negara kan harus memastikan agar program populis Prabowo — apapun namanya -— tak mengoyak stabilitas APBN.
Di tahun 2025, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas dari Rp996an triliun menjadi Rp919,50an triliun untuk 552 pemerintah daerah.
Daerah Melawan: APPSI Menggeruduk Menkeu
Hampir setahun berlalu, efek kebijakan itu mulai terasa.
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang seharusnya mewakili seluruh gubernur se-Indonesia, akhirnya bergerak memprotes pemotongan TKD ke Kemenkeu pada 7 Oktober 2025.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos yang turut mendatangi Kemenkeu menyebut, rencananya alokasi TKD mereka turun dari Rp10 triliun (2025) menjadi Rp6,7 triliun (2026).
Akibatnya, bisa-bisa daerah tak mampu membiayai proyek strategis dan janji kampanye.
Keluhan itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal kehilangan ruang politik.
Para gubernur seolah mengirim pesan tegas ke Jakarta:
“Kalau daerah kesulitan likuiditas, dampak politiknya bukan ke kami — tapi ke Presiden.”
Tito Karnavian: Dari penertib jadi Penyeimbang
Di tengah gelombang protes itu, Tito justru tampil di forum Bappenas, bukan di barisan APPSI.
Bukankah Mendagri adalah pembina bagi para gubernur yang curcol di Kemenkeu itu.
Ia tetap mengusung narasi teknokratis: efisiensi bukan hukuman, tapi jalan menuju produktivitas.
Ia bahkan mencontohkan Kabupaten Lahat yang sukses memindahkan Rp492an miliar dari birokrasi ke irigasi ditengah efisiensi 2025.
Langkah ini bukan tanpa makna. Tito berperan sebagai “penjaga citra fiskal” pemerintah di mata publik dan daerah.
Pembina Pemda tidak melawan Bendahara Negara, melainkan melindungi posisi presiden dari potensi backlash daerah.
Sinyal Rekalibrasi: Lahirnya Wamendagri Baru
Dua hari setelah protes APPSI, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri III.
Langkah ini tidak bisa dibaca sebagai kebetulan. Itu bisa menjadi sinyal koreksi halus terhadap Tito.
Boleh jadi, ini cara Prabowo menjaga keseimbangan di tubuh Kemendagri.
Kompromis Berbuah TKD naik Rp43 triliun
Pada 10 Oktober 2025, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penambahan Rp43 triliun TKD untuk tahun anggaran 2026.
Dan menariknya, Ia mengakui secara terbuka:
“Mendagri mengusulkan revisi, saya penuhi semuanya tanpa koreksi satu rupiah pun.”
Padahal, usai menerima curcolan para Gubernur, Purbaya masih bilang, “memang kebanyakan juga yang dipotong. Saya akan lihat keadaan keuangan negara seperti apa saat memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau memang keuangan bagus, pos pendapatan banyak yang naik, nggak ada yang bocor, harusnya kan pendapatan naik semua kan, kalau naik semua kita bagiin”.
Kebijakan ini menandai titik balik politik anggaran pemerintahan Prabowo — dari rezim efisiensi menuju rezim kompromi.
Pusat akhirnya stabilitas politik nampak lebih utama ketimbang disiplin fiskal yang kaku.
Membaca Arah Pemerintahan Prabowo
Bagi Prabowo, friksi efisiensi anggaran TKD adalah salah satu ujian konsolidasi kekuasaan.
Ia membutuhkan daerah untuk menjaga legitimasi, tapi juga perlu menjaga kredibilitas fiskal.
Karena itu, politik anggaran menjadi alat konsolidasi, bukan sekadar instrumen ekonomi.
Dan Tito, menjadi figur yang menjahit ulang dengan baik relasi antara rasionalitas fiskal pusat dan kepentingan elektoral daerah.
Fenomena efisiensi TKD ini menunjukkan bahwa:
- Disiplin fiskal tak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik.
- Tito Karnavian bukan sekadar pelaksana, tapi fasilitator fiskal-politik daerah di dalam kabinet.
- Pelantikan Wamendagri baru menandai rekalibrasi kontrol internal Kemendagri pascakonflik fiskal.
Pada akhirnya, efisiensi juga harus kompromi, teknokrasi harus cantik di negosiasi.
GusDus
Analis Torus Indonesia
