CARAPOLITIK.COM | Di atas kertas, dana reses DPR adalah instrumen demokrasi: uang negara yang digunakan agar wakil rakyat turun ke Dapil, menyerap aspirasi, lalu membawa suara rakyat kembali ke Senayan.
Nominalnya bisa dilihat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI. Alokasi dana reses ini mencakup:
- Kunjungan kerja masa reses,
- Kunjungan kerja daerah di masa sidang maupun di luar masa reses,
- Hingga dana “rumah aspirasi” di dapil.
Secara normatif, mekanisme ini diatur rapi: mulai dari proposal ke fraksi, persetujuan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), hingga pencairan setelah disetujui.
Laporan reses DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban diantaranya bisa memuat foto-foto kegiatan, dokumentasi peserta, dan kuitansi.
Jika belum ada perubahan, dana reses berdiri di atas fondasi hukum:
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3,
- PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif,
- Peraturan Tata Tertib DPR.
Secara normatif, dana reses juga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Carpol belum mengetahui adakah sistem nasional yang memverifikasi sejauh mana aspirasi hasil reses benar-benar dibahas di Komisi atau di Panitia Kerja DPR.
Dalam komunikasi politik, reses kerap menjadi panggung pencitraan personal. Spanduk “Serap Aspirasi” dipampang, diisi mungkin dengan pembagian sembako, bantuan alat olahraga, atau foto bersama kepala desa dan masyarakat di dapil.
Ini bukan pelanggaran aturan, tapi bisa jadi pergeseran makna demokrasi representatif menjadi demokrasi transaksional.
Dalam konteks transparansi anggaran nasional, publik seharusnya bisa melihat:
- laporan reses per anggota DPR,
- berapa dana terserap, dan apa hasil konkret di dapil.
Ditengah gema efisiensi dan pengendalian belanja perjalanan dinas oleh pemerintah, semoga DPR juga tunduk pada semangat yang sama.
Tidak cukup dengan audit administratif. Perlu audit politik: sejauh mana hasil reses berpengaruh pada kebijakan publik.
Di tengah tekanan fiskal dan kritik publik terhadap gaya hidup elite parlemen, transparansi dana reses bisa menjadi pintu masuk reformasi DPR.
Bukan untuk membatasi hak anggota dewan, tapi untuk mengembalikan makna reses sebagai jembatan antara rakyat dan negara.[]
