CARAPOLITIK.COM| Babak baru di Istana Jakarta dimulai. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menunjukkan arah baru ekonomi Indonesia.
Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani—sosok yang selama dua dekade identik dengan disiplin fiskal dan kedekatan dengan Washington—dicopot dari jabatannya.
Langkah ini mengejutkan, tetapi sekaligus menegaskan sinyal: poros ekonomi Indonesia bergerak.
Bukan lagi tunduk pada diktat Barat, melainkan membuka diri pada blok Timur, dari Beijing hingga Moskow.
“Selama ini Indonesia dianggap sebagai tamu VIP di forum IMF dan Bank Dunia, dihormati, namun tetap terikat aturan ketat lembaga internasional tersebut,” kata Aktivis 98 dari Angkatan 1998 Poltek ITB, Jhon Sibarani, kepada redaksi carapolitik.com.
“Prabowo ingin mengakhiri ketergantungan itu.” ujarnya.
Dari Washington Consensus ke Poros Timur
Sri Mulyani selama ini dipandang sebagai simbol era Washington Consensus—rezim ekonomi berbasis disiplin fiskal, defisit rendah, dan patuh pada aturan IMF.
Posisi itu membuat Indonesia dihormati di forum internasional, tetapi juga mengekang ruang gerak fiskal dalam negeri.
Prabowo, yang sejak kampanye menjual narasi kemandirian ekonomi, tampaknya mulai menjalankan agenda besarnya.
Kepulangannya dari Beijing dan Moskow menjadi titik balik.
Pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Vladimir Putin disinyalir membuka jalur baru: akses ke dana murah, investasi strategis, dan dukungan politik blok BRICS+.
“Investasi murah di sektor pangan, energi, dan industri akan mengalir dari Timur. Modelnya berbeda dengan resep IMF yang serba ketat,” jelas Jhon.
Kudeta Ekonomi: Dari Austerity ke Sovereign Spending
Sejumlah pengamat menyebut langkah ini sebagai kudeta ekonomi.
Bukan dalam arti klasik kudeta militer, melainkan kudeta arah kebijakan: meninggalkan pola austerity menuju sovereign spending.
Dengan kata lain, Prabowo ingin membelanjakan uang negara untuk mendorong pertumbuhan—bukan sekadar menjaga angka defisit.
Logika ini sederhana: pembangunan butuh modal besar, sementara aturan IMF terlalu membelenggu.
“Menurut mereka, Prabowo berupaya meninggalkan pola austerity menuju sovereign spending—yakni belanja negara yang digelontorkan demi mendorong pertumbuhan, bukan sekadar menjaga rasio defisit,” kata Jhon menegaskan.
Di titik inilah posisi Sri Mulyani menjadi rapuh.
Ia bukan gagal. Ia juga tidak terseret kasus korupsi.
Tetapi sebagai wajah lama, Ia mewakili sistem yang justru ingin ditinggalkan.
Sri Mulyani: Simbol Era Lama
Sri Mulyani memang punya reputasi panjang.
Dari era SBY, Jokowi, hingga awal Prabowo, ia konsisten menjaga garis fiskal yang dianggap “aman” oleh pasar dan Washington.
Prabowo nampaknya menilai itu tidak cukup.
Apalagi, konstelasi global berubah.
Amerika Serikat sedang terjebak defisit besar, Eropa tenggelam dalam krisis energi, sementara Tiongkok dan Rusia justru menawarkan jalur baru melalui BRICS+.
Dengan memecat Sri Mulyani, Prabowo seperti mengirim pesan politik: Indonesia tidak lagi mau jadi murid teladan IMF.
Geopolitik Uang: Jakarta, Beijing, Moskow
Pergantian ini jelas bukan sekadar teknokratis.
Di baliknya ada pergeseran geopolitik.
Indonesia, selama dua dekade terakhir, cenderung aman di bawah payung Barat.
Tetapi Prabowo tampaknya membaca ulang peta dunia.
Ia melihat peluang lebih besar dengan menempatkan Indonesia di orbit BRICS+, bersama Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan.
Manfaatnya jelas: akses modal alternatif, investasi di sektor strategis, hingga peluang diversifikasi cadangan devisa.
Narasi “ekonomi berdaulat” menjadi komoditas politik sekaligus geopolitik.
Tidak mengherankan jika pengamat menyebut ini sebagai bagian dari “kudeta ekonomi.”
Kudeta yang bukan hanya soal fiskal, melainkan juga arah politik luar negeri.
Mengapa Sekarang?
Pertanyaan kunci: mengapa Prabowo melakukan langkah ini di tahun awal pemerintahannya? Jawabannya ada dua.
Pertama, momentum. Kepulangannya dari Beijing dan Moskow membuka jalur politik yang perlu segera ditindaklanjuti. Jika ia menunggu, peluang bisa tertutup.
Kedua, konsolidasi. Dengan mencopot Sri Mulyani, Prabowo mengamputasi simbol lama yang bisa menjadi oposisi internal.
Ia menyiapkan jalan bagi arsitek ekonomi baru yang lebih sejalan dengan visinya.
Dampak Politik dan Ekonomi
Konsekuensinya tidak kecil. Dari sisi politik, pencopotan ini akan memperkuat citra Prabowo sebagai presiden yang berani mengambil risiko.
Namun di sisi lain, ia bisa menghadapi tekanan dari pasar, lembaga rating, hingga Washington yang kehilangan “jembatan”.
Dari sisi ekonomi, Indonesia mungkin mendapat suntikan modal lebih cepat dari Tiongkok dan Rusia.
Tetapi ketergantungan baru bisa lahir: utang ke Timur menggantikan utang ke Barat.
Inilah dilema besar yang akan menentukan masa depan: apakah Prabowo benar-benar membangun kemandirian, atau hanya mengganti tuan ekonomi.
Deklarasi Era Baru
Sri Mulyani tidak jatuh karena skandal, melainkan karena simbol.
Ia adalah wajah dari rezim ekonomi lama yang dianggap terlalu tunduk pada Barat.
Dengan mencopotnya, Prabowo mengumumkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar reshuffle: ia mendeklarasikan arah baru Indonesia.
Era baru itu diberi adalah kemandirian ekonomi. Arah barunya: poros Timur.
Dan medan tempurnya bukan sekadar anggaran, melainkan geopolitik global.
Prabowo sedang memainkan kartu besar.
Jika berhasil, Indonesia bisa berdiri lebih berdaulat di panggung dunia.
Jika gagal, negeri ini berisiko terjebak di antara dua blok besar, tanpa pegangan pasti.
“Yang jelas, pencopotan Sri Mulyani bukan akhir. Ia justru awal dari pergeseran besar: kudeta ekonomi yang bisa mengubah wajah republik ini.” pungkas Jhon.[]
