PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto resmi membuka babak baru dalam arah ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang selama dua dekade terakhir identik dengan disiplin fiskal dan kedekatan dengan Washington, dicopot dari jabatannya.
Keputusan ini dipandang sarat nuansa geopolitik.
Selama ini Indonesia dianggap sebagai “tamu VIP” di forum IMF dan Bank Dunia dihormati, namun tetap terikat aturan ketat lembaga internasional tersebut.
Prabowo dinilai ingin mengakhiri ketergantungan itu, 14 September 2025.
Sinyal pergeseran haluan makin kuat usai kepulangan Prabowo dari Beijing dan Moskow.
Tiongkok, Rusia, serta blok BRICS+ diproyeksikan menjadi mitra strategis baru.
Investasi murah di sektor pangan, energi, dan industri disebut akan mengalir dari Timur, menggantikan model ketat ala IMF.
Sejumlah pengamat menyebut langkah ini sebagai bentuk “kudeta ekonomi”.
Menurut mereka, Prabowo berupaya meninggalkan pola austerity menuju sovereign spending—yakni belanja negara yang digelontorkan demi mendorong pertumbuhan, bukan sekadar menjaga rasio defisit.
Sri Mulyani sendiri tidak dicopot karena kasus korupsi atau kegagalan menjaga fiskal.
Ia dipandang sebagai simbol rezim ekonomi lama.
Dengan pemecatan ini, Prabowo mengirim pesan jelas: era baru kemandirian ekonomi Indonesia tengah dimulai.
Opini ditulis oleh:
Jhon Sibarani
Aktivis 98 dari Poltek ITB Angkatan 1998
