CARAPOLITIK.COM | Peringatan keras datang dari ekonom senior Ferry Latuhihin terhadap arah kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa.
Ia menilai langkah fiskal Purbaya lebih politis daripada ekonomis, dan bila dibiarkan, dapat menyeret Indonesia ke dalam resesi dan gejolak sosial.
“Tindakan Pak Purbaya ini bukan tindakan ekonomis tapi tindakan politis,” ujar Ferry dikutip carapolitik.com dari tayangan Akbar Faisal Uncenzored, Selasa, 7 Oktober 2025/14 Rabiul Akhir 1447 H.
Dana SAL Jadi Sorotan
Ferry menyoroti keputusan Purbaya yang memindahkan Rp200 triliun dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara dengan alasan untuk mempercepat penyaluran kredit.
Ia menilai kebijakan itu keliru karena bank justru kelebihan likuiditas.
Feery menjelaskan, undisbursed loan bank sudah Rp2.783 triliun, kredit tumbuh cuma 7 persen. Jadi, untuk apa disuntik dana lagi? Ini bukan solusi, tapi beban baru.
Menurutnya, dana SAL bukanlah uang yang menganggur, melainkan cadangan darurat negara.
Dana SAL adalah bantalan fiskal yang alau diambil semua, Indonesia kehilangan jaring pengaman keuangan nasional.
BI Diduga Tak Setuju, Tapi Diam
Ferry bahkan menduga Bank Indonesia (BI) tidak sepakat dengan langkah tersebut namun memilih diam karena pertimbangan politik.
Ia meyakini, BI pasti keberatan tapi mereka diam. Ini tanda kebijakan fiskal sudah masuk wilayah politik, bukan ekonomi.
Ia menilai kebijakan ini justru mengancam kepercayaan pasar dan bisa menimbulkan moral hazard dalam sistem perbankan.
Jelas menurut Ferry, Menkeu Purbaya tidak sedang menjalankan kebijakan ekonomi, tapi sedang menjalankan kebijakan politik di hadapan Presiden Prabowo.
Ancaman dari Angka Semu
Ferry menilai pemerintah bersembunyi di balik angka pertumbuhan 5 persen yang menurutnya tidak realistis.
Ia menunjukkan indikator lain seperti PMI manufaktur di bawah 50, penerimaan PPN turun 20%, dan rupiah tertekan sebagai bukti ekonomi sedang melemah.
Ia mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak menghibur diri dengan angka-angka indah karena bisa berujung bahaya.
Risiko Gejolak Sosial
Ferry memperingatkan bahwa pelemahan ekonomi bukan sekadar soal angka, tapi bisa berdampak sosial dan politik.
Menurutnya, kalau nanti ekonomi tumbuh cuma 2 persen, pengangguran meningkat, daya beli jatuh, bonus demografi berubah jadi beban.
Dan itu bisa memicu gejolak sosial, bahkan instabilitas politik.
Kondisi ini, lanjutnya, diperburuk oleh kebijakan menaikkan bunga deposito dolar hingga 4 persen.
Ketika bunga dolar naik, orang malah jual rupiah. Sehingga menaikkan bunga dolar adalah logika terbalik dalam menyelamatkan mata uang.
Akibatnya rupiah melemah, saham turun, kepercayaan publik hancur.
Masalahnya Bukan Cuma Fiskal
Kritik Ferry Latuhihin memperlihatkan satu hal: politik fiskal di era Prabowo tidak bisa lagi sekadar jadi alat propaganda stabilitas.
Ketika rakyat kehilangan daya beli dan angka makro dijadikan pencitraan, konsekuensinya bisa sangat nyata — krisis kepercayaan publik.
Dan ketika ekonomi rapuh bersentuhan dengan politik populis, sejarah menunjukkan: gejolak sosial hanyalah soal waktu.[]
