CARAPOLITIK.COM | Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, desakan publik agar Presiden melakukan reshuffle kabinet kian menguat.
Politisi senior Habil Marati menilai 20 Oktober 2025 akan menjadi titik balik pemerintahan Prabowo, terutama untuk menunjukkan keberanian melakukan reformasi Polri dan mengganti Mendagri Tito Karnavian.
“Yang paling penting sekarang krusial: Tito dan pergantian Kapolri,” tegas Habil, dikutip carapolitik.com dari tayangan Refly Harun Official, Selasa, 6 Oktober 2025/14 Rabiul Akhir 1447 H.
Prabowo Harus Berani Lepas Bayangan Jokowi
Habil menyebut reshuffle bukan sekadar bagi-bagi kursi, tapi uji kemandirian politik Prabowo dari bayang-bayang pemerintahan Jokowi.
Ia menilai masih banyak pejabat yang loyal pada Jokowi bercokol di kabinet, termasuk Mendagri Tito Karnavian.
“Bahkan orang-orang yang masih loyal kepada Jokowi harus diganti. Supaya tidak ada lagi patologi politik dari era sebelumnya yang merasuki pemerintahan sekarang,” ujar Habil.
Menurutnya, reformasi Polri dan penggantian Mendagri akan memperkuat fondasi stabilitas politik, hukum, dan birokrasi — faktor utama untuk menarik kepercayaan publik dan investor.
Reformasi Polri Kunci Stabilitas Nasional
Habil menegaskan, reformasi Polri tidak akan terwujud tanpa pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang sudah menjabat terlalu lama.
“Kasihan generasi polisi di bawahnya. Kalau Sigit tidak diganti, reformasi hanya slogan. Cukup dua tahun menjabat Kapolri, jangan lima tahun atau lebih,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa perbaikan di kepolisian dan kementerian dalam negeri, pemerintahan Prabowo akan kesulitan menghadapi tantangan ekonomi 2026, termasuk utang jatuh tempo dan melemahnya rupiah.
“Kalau stabilitas politik tidak dijaga, investasi enggan masuk,” tambahnya.
Reshuffle dan Perampingan Kabinet
Selain mengganti Kapolri dan Mendagri, Habil juga menyarankan perampingan kabinet dengan menghapus posisi wakil menteri (wamen) yang dianggap menciptakan dualisme kebijakan.
Menurutnya, Prabowo perlu mengundang tokoh berpengaruh seperti Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo ke kabinet sebagai langkah rekonsiliasi nasional.
“Pemimpin tangguh itu yang bisa memanfaatkan bekas lawan politiknya jadi aset bangsa,” tutup Habil.
Desakan mengganti Mendagri Tito dan mereformasi Polri adalah sinyal bahwa publik menanti langkah konkret Prabowo.
Bila reshuffle kali ini dilakukan dengan arah reformasi nyata, 20 Oktober 2025 bisa menjadi hari tinggal landas bagi pemerintahan Prabowo menuju stabilitas dan legitimasi baru.[]
