CARAPOLITIK.COM | Bayang-bayang reshuffle kabinet masih kencang berembus.
Nama Tito Karnavian masih disebut-sebut berada di garis depan daftar menteri yang akan diganti.
Alasannya bukan cuma kinerja, tapi karena satu hal yang paling sensitif di era Prabowo: loyalitas.
Dalam video analisis di saluran YouTube Forum Kaadilan TV bertajuk *“Menlu, Menhan, Mendagri Harus Circle Prabowo”*, pengamat politik, Selamat Ginting menegaskan bahwa jabatan strategis seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak bisa lagi diisi oleh orang di luar lingkaran inti presiden.
“Oktober sudah pasti kena reshuffle, harus diganti,” ujar Ginting sebagaimana dikutip carapolitik.com, Minggu, 5 Oktober 2025/14 Rabiul Akhir 1447 H.
Dari “Anak Emas Jokowi” Jadi Figur Rentan
Di masa Jokowi, Tito dikenal sebagai menteri dengan pendekatan rasional dan moderat.
Tapi di bawah Prabowo, karakter itu justru dianggap hambatan.
Bagi presiden berlatar militer, sistem pemerintahan harus seperti satuan tempur: komando jelas, loyalitas mutlak.
Ginting menyebut, posisi Mendagri terlalu vital untuk diserahkan kepada “orang netral”.
Menurut Ginting, Menlu, Menhan, dan Mendagri itu segitiga kekuasaan, yang seharusnya diisi oleh orang yang loyal secara psikologis dan ideologis pada Prabowo.
Dengan kata lain, Tito tak lagi punya ruang abu-abu di kabinet ini.
Efek Domino Pencopotan Budi Gunawan
Dijelaskan, jatuhnya Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam jadi sinyal awal bahwa kelompok eks-Polri mulai kehilangan pijakan di pemerintahan Prabowo.
Budi Gunawan selama ini dikenal sebagai pelindung informal bagi Tito, terutama dalam isu-isu politik daerah.
Kini tanpa BG, Tito seperti berdiri sendiri di antara tumpukan agenda dan dinamika politik lokal yang kian liar.
Selamat Ginting bahkan menyebut, Sjafrie Sjamsoeddin—figur militer yang sempat menjabat Menko Polkam ad interim—lebih mewakili “jiwa Prabowo” dibanding Tito.
Prabowo, dinilai lebih nyaman dengan orang-orang yang punya hubungan historis dan sosiologis dengannya dan Sjafrie adalah contoh sempurna.
Prabowo Bangun Sistem “Komando Pemerintahan”
Gaya politik Prabowo belakangan terlihat makin konsisten: menegakkan garis komando vertikal dari pusat hingga daerah.
Dalam konteks itu, Mendagri menjadi kunci.
Ia harus memastikan setiap kepala daerah patuh pada garis instruksi politik nasional, bukan sekadar melaksanakan urusan administratif.
Sementara itu, banyak kepala daerah dianggap masih menampilkan gaya “otonom” pasca Pemilu, dan Kemendagri gagal meredam friksi antara pusat dan daerah.
Bagi Prabowo, itu bukan sekadar kelemahan teknis, tapi cacat ideologis—tanda lemahnya kendali.
Tito Bukan Bagian dari “Inner Circle”
Secara politik, Tito memang tidak punya akar personal dengan Prabowo.
Tito bukan kader Gerindra, bukan loyalis militer, dan bukan bagian dari orbit sosial yang melingkari istana baru.
Menurut Ginting, Tito adalah sisa masa transisi Jokowi dan Prabowo ingin kabinet yang sepenuhnya “satu warna”: loyal, siap menerima perintah, dan tak punya beban masa lalu politik.
Dari Mendagri ke Masa Lalu
Dengan analisis ritme reshuffle yang ada, posisi Tito Karnavian kini benar-benar di ujung tanduk.
Kinerjanya dianggap tak lagi relevan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut loyalitas total.
Dan di mata Prabowo, jabatan Mendagri terlalu strategis untuk diberikan pada orang yang tak sepenuhnya satu komando.
Jika benar prediksi Selamat Ginting, maka reshuffle demi reshuffle mengarah pada kesempurnaan kabinet komando Prabowo, dimana setiap posisi vital hanya akan diisi oleh mereka yang berani bersumpah satu kalimat: Setia pada Presiden, bukan pada sistem.[]
