CARAPOLITIK.COM | Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons gelombang unjuk rasa yang belakangan kerap berujung ricuh.
Alih-alih hanya mengandalkan aparat, Pemprov kini menggiring generasi muda—Gen Z—untuk masuk dalam barisan keamanan rakyat.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menegaskan sebanyak 145 ribu pos siskamling siap diaktifkan dengan melibatkan Gen Z sebagai motor utama.
“Siskamling kan bukan hal baru sebenarnya. Nyatanya di lapangan, ada sebanyak 145 ribu pos siskamling di Jatim yang siap diaktifkan,” ujar Emil dalam Rapat Monitoring Kamtibmas di Surabaya, Kamis, 11 September 2025.
Baginya, cara melibatkan anak muda harus berbeda.
“Kalau caranya kena di hati pasti Gen Z mau diajak ikut Siskamling, dengan harapan terwujud kondusif Jawa Timur,” imbuhnya.
Dari Jalanan ke Poskamling
Langkah ini jelas bukan sekadar soal keamanan.
Gen Z selama ini dikenal sebagai kelompok paling vokal dalam aksi jalanan.
Dengan menggiring mereka ke dalam sistem siskamling, Pemprov Jatim sedang mengubah peran: dari pengkritik di jalan menjadi pengawas di kampung.
Emil mengakui poskamling butuh peremajaan.
Inventarisasi fasilitas termasuk borgol pun dibicarakan.
“Harus dicek juga siapa saja yang bisa menggunakan borgol,” katanya.
Instruksi dari Pusat
Gerakan ini tak berdiri sendiri.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya monitoring kamtibmas.
“Apalagi ada pola kerjasama pentahelix mulai pemda, TNI/Polri, masyarakat, pers, tokoh masyarakat, semua harus berkontribusi,” tegasnya.
Kemendagri sudah menerbitkan dua surat edaran awal September: imbauan antisipasi aksi unjuk rasa (No. 00.10.3/e-748/Polpum) dan instruksi peningkatan peran Satlinmas (No. 300.1/e.1/BAK).
Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 25 yang menindaklanjuti.
“Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh relatif kondusif, namun di Jawa—baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim—cukup banyak unjuk rasa anarkis,” kata Teguh.
Analisis Politik
Di atas kertas, melibatkan Gen Z dalam siskamling terdengar progresif.
Tapi secara politis, ini adalah strategi kontrol.
Pemuda yang biasanya turun ke jalan kini diarahkan menjaga ketertiban, bukan menggugat kekuasaan.
Pertanyaannya, apakah Gen Z akan menerima peran ini atau justru menolaknya sebagai bentuk kooptasi?
Jika berhasil, Pemprov bukan hanya menambah tenaga kamtibmas, tapi juga meredam potensi oposisi di akar rumput.
Jika gagal, kebijakan ini akan dipandang sekadar proyek politik yang mengorbankan idealisme anak muda.[]
(Foto hanya ilustrasi unjuk rasa anarkis yang melibatkan Gen Z/ndtv)
