CARAPOLITIK.COM | Influencer politik publik, Mardigu Wowiek menyoroti keras arah reformasi Polri yang dinilainya belum menyentuh akar masalah.
Dalam video di kanal YouTube-nya, Mardigu menyebut Polri masih membawa warisan militeristik dari era Orde Baru dan belum benar-benar berubah sejak pemisahan dengan TNI pada 1998.
“Sejatinya, Institusi Polri tidak pernah mengalami reformasi sejak 1998. Yang terjadi hanya pemisahan kelembagaan dari militer tanpa mentransformasi nilai-nilai militeristik,” kata Mardigu, dikutip carapolitik.com, Rabu, 8 Oktober 2025.
Menurutnya, semangat reformasi 1998 menuntut pemisahan fungsi militer dan kepolisian agar keduanya tak lagi tumpang tindih.
Namun, nilai-nilai militeristik justru masih melekat kuat di tubuh Polri.
Mardigu juga menilai, dalam satu dekade terakhir Polri kerap berperan sebagai alat kekuasaan politik, bukan pelindung masyarakat sipil.
Ia menegaskan, Polisi itu harusnya menjadi bagian dari masyarakat sipil, bukan alat rezim.
Ia menambahkan, dalam demokrasi, rasa nyaman publik seharusnya lebih diutamakan daripada sekadar rasa aman yang bersifat represif.
“Kalau setiap gang dijaga polisi, mungkin aman, tapi tidak nyaman. Demokrasi mengutamakan rasa nyaman,” katanya.
Salah satu sorotan paling tajam datang dari usul Mardigu soal reposisi Brimob.
Menurutnya, satuan itu lebih menyerupai pasukan tempur ketimbang unit kepolisian.
“Brimob itu pasukan perang. Persenjataannya bahkan lebih canggih dari TNI. Sudah tidak relevan berada di bawah Polri,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar Brimob dipindahkan ke Kementerian Pertahanan atau langsung ke TNI Angkatan Darat, agar Polri kembali fokus pada fungsi sipil: pelayanan, perlindungan, dan pengayoman.
Menutup pernyataannya, Mardigu menyinggung dinamika antara pemerintah dan Polri yang kini sama-sama membentuk tim transformasi namun dinilai “berseberangan”.
Ia juga menyoroti momen ketika Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat tak menyalami Kapolri dalam dua acara kenegaraan berbeda.
Apakah itu hanya kelupaan manusiawi, atau kode keras soal arah hubungan sipil-militer?
Mardigu menegaskan, reformasi kepolisian tidak bisa setengah hati.
Polri harus berani melepaskan kultur militeristik dan benar-benar menanamkan nilai sipil agar demokrasi Indonesia tidak terus dirusak oleh arogansi berseragam.[]
