CARAPOLITIK.COM | Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Banda Aceh, Rabu, 17 September 2025, digelar meriah dengan penghargaan, aksi sosial, hingga peluncuran trayek baru Trans Koetaradja.
Namun dibalik seremoni Depo Trans Koetaradja, ada ironi besar: infrastruktur Aceh masih timpang, konektivitas darat-laut masih tersendat, dan politik anggaran transportasi tetap berputar di lingkaran Jakarta.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin upacara, menyerahkan penghargaan bersama Kadishub, Teuku Faisal.
Capt. Ichsan, pilot Garuda Indonesia asal Aceh, diganjar “Tokoh Inspiratif Transportasi” karena konsistensi membawa jemaah haji sejak 2018.
Sementara “Insan Transportasi Berdedikasi” diberikan kepada Tarmizi, sopir labi-labi Seulimum–Banda Aceh, yang lebih dari 25 tahun melayani rakyat kecil.
Dua figur ini menjadi wajah transportasi Aceh: satu di langit internasional, satu lagi di jalanan lokal—keduanya menegaskan bahwa transportasi bukan sekadar mesin, tapi dedikasi manusia.
Namun pidato Menteri Perhubungan yang dibacakan Nasir membawa nada serius: “Transportasi adalah jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang hingga Merauke.”
Menhub menegaskan, pembangunan tidak bisa hanya ditopang APBN, tapi harus melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Ia juga menyebut digitalisasi transportasi sebagai syarat layanan murah, cepat, dan efisien.
Pesan ini terdengar modern, tetapi implikasinya jelas: pusat sedang mendorong privatisasi lewat KPBU.
Infrastruktur Aceh—mulai dari pelabuhan, jalur darat, hingga trayek laut—berisiko hanya berjalan jika ada investor yang mau menaruh uang.
Pertanyaannya: apakah investor siap menanam modal di Aceh yang selama ini dianggap pasar kecil?
Atau justru rakyat Aceh harus menerima bahwa pembangunan baru bergerak bila ada kepentingan bisnis besar yang bermain?
Sekda Aceh tidak ragu menyinggung fakta getir: Banda Aceh–Singkil masih 16 jam, jalan Subulussalam–Muara Situlen butuh tujuh jam memutar lewat Sumut.
“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk membangun konektivitas yang lebih mudah, murah, dan cepat,” katanya, dikutip carapolitik.com, Sabtu, 20 September 2025/28 Rabiul Awal 1447 H.
Ia juga menyinggung peluang pelayaran Krueng Geukuh–Penang Malaysia sebagai jalur ekspor komoditas kopi, nilam, kakao, hingga sayuran.
“Keuntungan Aceh sangat besar. Orang dan barang bisa sekali jalan,” tambahnya.
Disinilah titik politiknya: Aceh berbicara tentang jalur laut internasional, tapi realitas jalan darat ke wilayah sendiri masih jeblok.
Jakarta bicara Visi Indonesia Emas 2045, tapi rakyat Simeulue masih terjebak isolasi transportasi.
Kontradiksi ini tidak hanya soal teknis, melainkan juga tarik-menarik kuasa fiskal pusat–daerah.
Aceh masih harus menunggu “sinyal” Kementerian PUPR untuk membangun akses yang mestinya hak dasar rakyat.
Perayaan Harhubnas juga diselingi aksi sosial—pembagian sembako, alat tulis, hingga helm gratis di Simpang Lima.
Simbol simpati ini baik, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa biaya logistik Aceh tetap tinggi, investasi jalan lambat, dan proyek strategis terjebak pada skema pusat.
Peluncuran trayek baru Trans Koetaradja Simpang Mesra–Kajhu pun patut diapresiasi. Dua bus feeder beroperasi gratis dengan subsidi APBA.
“Ini sesuai pesan Bapak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar masyarakat selalu mendapat kemudahan dalam beraktivitas,” ujar Kadishub Aceh Teuku Faisal.
Namun jika ditelisik, layanan bus gratis ini hanyalah tambalan kecil untuk masalah besar: transportasi Aceh yang masih belum mampu menembus sekat jarak dan birokrasi.
Kesimpulannya, Harhubnas 2025 di Aceh adalah panggung kontras: ada penghargaan bagi individu berdedikasi, ada proyek kecil untuk rakyat kota, tapi masalah besar tetap menggantung—ketimpangan anggaran, ketergantungan pada pusat, dan mimpi konektivitas internasional yang belum berpijak pada realitas darat.
Politik transportasi di Aceh jelas: siapa yang menguasai anggaran dan jalur logistik, dialah yang menentukan arah gerak ekonomi rakyat.
(Foto: ilustrasi politik anggaran | freepik)
