CARAPOLITIK.COM | Polemik Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali mencuat.
Setelah kisruh isu klaim pulau Aceh beberapa waktu lalu, kini menantu Presiden Joko Widodo itu bikin gaduh dengan kebijakan yang dianggap konyol: mewajibkan kendaraan termasuk yang berplat Aceh (BL) yang beroperasi di Sumut mengganti ke plat BK.
Kebijakan ini sontak menuai kritik keras dari berbagai kalangan, terutama dari Selamat Ginting, pengamat politik dari Universitas Nasional.
Menurutnya, langkah Bobby bukan saja ngawur, tapi juga berbahaya karena berpotensi memicu konflik regional.
“Tidak ada gubernur sekonyol Bobby Nasution,” tegas Selamat Ginting dalam podcast Madilog yang dikutip carapolitik.com, Jumat, 3 Oktober 2025/11 Rabiul Akhir 1447 H.
Mengulang Luka Lama, Memantik Sentimen Baru
Selamat Ginting menilai kebijakan Bobby seolah membuka kembali luka lama pascakonflik Aceh.
Padahal, setelah perjanjian Helsinki, relasi Aceh dengan pusat relatif stabil.
Kebijakan diskriminatif semacam ini, kata dia, justru bisa menumbuhkan kembali sentimen separatisme.
Ia juga mengingatkan, keputusan ini bisa memancing reaksi balasan dari Pemerintah Aceh.
Tidak menutup kemungkinan Aceh justru mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Sumut, yang pada akhirnya memicu chauvinisme dan memperkuat isu federalisme.
Dinasti Politik dan Popularitas Konyol
Lebih jauh, Selamat Ginting menyebut Bobby sedang mempertaruhkan reputasi keluarga besar Nasution sekaligus nama Jokowi.
Popularitasnya memang naik, tapi naik karena “konyol”, bukan karena prestasi.
Menurut Ginting, jika dibiarkan, kebijakan ini bisa memicu aksi balasan simbolik dari masyarakat Aceh—mulai dari boikot produk Sumut hingga lahirnya regulasi tandingan.
Saatnya Pemerintah Pusat Turun Tangan
Kasus ini memperlihatkan bagaimana seorang kepala daerah bisa sembrono membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak nasional.
Selamat Ginting mengingatkan, Bobby tidak hanya berurusan dengan Aceh, tetapi juga sedang “main api” dengan persatuan bangsa.
“Jika kebijakan ini memicu konflik horizontal, ini kan presiden atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa manggil dia,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, dalam lansiran kompas menjelaskan, kebijakan plat mobil itu bukan untuk melarang kendaran melintas Aceh melintas di Sumut, tapi kendaraan milik perusahaan yang berkedudukan di Sumut harus berplat Sumut.
“Terkait beredarnya tayangan video atas penghentian kendaraan di jalan ketika kegiatan di Kabupaten Langkat, perlu kami jelaskan, seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumut yang berusaha di Sumut hendaknya plat kendaraannya Sumut,” ucap Suib dalam keterangannya, Selasa, September 2025.[]
(Gambar: Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution saat merazia truk berplat nomor non Sumut beberapa waktu lalu | Foto: istimewa/media sosial)
