CARAPOLITIK.COM | Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution yang mewajibkan kendaraan-termasuk-berplat Aceh (BL) berganti ke plat BK, menuai kritik keras.
Pengamat Politik Unas, Selamat Ginting, menilai kebijakan itu konyol, diskriminatif, dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Menariknya, sorotan tak hanya tertuju pada Bobby, tetapi juga pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Tito Bisa Tegur Bobby
Menurut Selamat Ginting, Mendagri memiliki kewenangan penuh untuk menegur kepala daerah yang kebijakannya menyalahi prinsip kebangsaan.
“Jika kebijakan ini memicu konflik horizontal, ini kan presiden atau Menteri Dalam Negeri bisa manggil dia (Bobby Nasution)… Tidak ada gubernur sekonyol Bobby Nasution,” kata Selamat Ginting dalam podcast Madilog yang dikutip carapolitik.com, Jumat, 3 Oktober 2025/11 Rabiul Akhir 1447 H.
Tito Disorot: Isu Reshuffle Menguat
Selamat Ginting menilai, kegaduhan ini bisa menjadi pintu masuk evaluasi terhadap posisi Mendagri dalam kabinet.
“Apapun, Tito ini kan juga sedang disorot ya. Saya kira salah satu kementerian yang kemungkinan akan di-reshuffle dalam waktu dekat ya Kementerian Dalam Negeri ini. Karena dianggap kebijakan-kebijakannya termasuk yang menyetujui bersama Bobby Nasution untuk empat pulau (yang jadi sengketa) itu dulu. Itu kan harus diangkat lagi bahwa ini rapor merah,” ujar Ginting.
Ia menegaskan, “Kalau Presiden Prabowo tidak menghentikan langkah-langkah konyol dari menteri kabinetnya serta gubernurnya ini akan menimbulkan perspektif oleh masyarakat bahwa Prabowo setuju dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Sumatera Utara.”
Kebijakan Bobby Nasution telah membuka ruang kritik yang lebih luas: dari persoalan diskriminasi kendaraan lintas provinsi, sentimen kedaerahan, hingga kapasitas Mendagri dalam menjaga stabilitas.
Dengan kegaduhan ini, isu reshuffle kabinet kembali menguat, dan dalam pusaran itu Tito disorot sebagai salah satu menteri yang paling rawan dievaluasi.
(Gambar: Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan dorstop di Jakarta. | dok. istimewa/internet)
