CARAPOLITIK.COM | Langkah berani diambil oleh puluhan gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka secara kolektif mendatangi kantor Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa, 7 Oktober 2025/14 Rabiul Akhir, untuk memprotes kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai memberatkan pemerintah daerah.
Salah satu yang bicara usai pertemuan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menyebut kebijakan ini memukul kemampuan fiskal daerah secara langsung.
“Kami sampaikan pada Pak Menteri supaya dibenahi sebaik mungkin. Kalau Aceh dipotong 25 persen,” ujar Muzakir kepada wartawan di lokasi.
Nada serupa datang dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Ia mengungkap bahwa pemotongan dana dari pusat mencapai Rp3,5 triliun, menurun dari Rp10 triliunan pada 2025 menjadi Rp6,7 triliun pada 2026.
“Perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Semua gubernur tidak setuju karena ada beban membayar P3K dan janji pembangunan jalan-jembatan yang besar,” tegas Sherly.
Dengan situasi ini, jika pemotongan tetap dilakukan, gejolak sosial dan ekonomi di daerah bisa tak terhindarkan.
Dilema Fiskal
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kini menghadapi situasi: di satu sisi harus menjaga disiplin fiskal nasional, di sisi lain harus mencegah kemarahan akibat kekecewaan politik daerah yang mulai dibuka di ruang publik.
Publik bisa menilai, langkah protes para gubernur ini tidak semata-mata soal uang, tapi soal marwah otonomi daerah.
Kebijakan pemangkasan TKD bisa dianggap mengerdilkan kemandirian fiskal provinsi, membuat mereka mungkin hanya mampu membayar gaji dan belanja rutin, tanpa ruang untuk pembangunan strategis.
Sementara itu, di Jakarta, Gubernur DKI Pramono Anung memilih jalur diplomasi.
Ia menemui Menkeu untuk membahas izin penggunaan Rp200 triliun dan rencana pembangunan gedung Bank Jakarta.
Langkah ini menunjukkan bahwa beberapa daerah memilih negosiasi, bukan konfrontasi.
Gejala Resistensi Kolektif
Aksi para gubernur ini menandai gelombang resistensi fiskal terbesar dalam pemerintahan Prabowo–Gibran.
Bila tidak direspons cepat, solidaritas kepala daerah bisa berubah menjadi tekanan politik nasional yang mengguncang kabinet.
Para gubernur menuntut agar pemerintah pusat meninjau ulang formula TKD 2026.
Pemotongan TKD bukan sekadar soal angka, melainkan soal keadilan fiskal dan stabilitas sosial.
Jika pusat tidak segera merespons, bukan tak mungkin protes fiskal berubah menjadi krisis politik daerah.[]
