CARAPOLITIK.COM | Wacana reformasi besar-besaran di tubuh Polri terus menggema.
Sorotan tajam publik terhadap kinerja dan kultur kepolisian membuat Presiden Prabowo Subianto dituntut serius menyiapkan langkah konkret, termasuk kemungkinan merevisi UU Polri agar Kapolri ke depan bisa dipilih dari luar institusi.
Isu ini menyeruak setelah sederet masalah menimpa Polri, mulai dari tudingan cawe-cawe politik, lemahnya pemberantasan korupsi, hingga retaknya hubungan dengan lembaga lain seperti TNI dan Kejaksaan Agung.
“Pertanyaannya bukan sekadar siapa pengganti Kapolri, tapi siapa yang benar-benar bisa memulihkan Polri dari tiga masalah besar: politik, korupsi, dan disharmoni dengan lembaga lain,” ujar pengamat forensik dan kepolisian Reza Indragiri dalam channel youtube Hendri Satrio sebagaimana dikutip pada Jumat, 26 September 2025/4 Rabiul Akhir 1447 H.
Menurut Reza, problem Polri sudah bersifat sistemik.
Karena itu, pergantian Kapolri semata dinilai tak cukup.
Ia bahkan menganggap Presiden perlu mempertimbangkan Perpu yang membuka peluang Kapolri dari kalangan sipil atau profesional di luar Polri.
Ketika internal Polri tak ada figur kuat untuk melakukan reformasi, opsi dari luar menjadi realistis.
Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung soal “negara gagal” jika TNI-Polri gagal menjalankan tugasnya.
Meski TNI dinilai tidak bermasalah, Polri dianggap perlu melakukan pembenahan serius karena sudah terlalu lama jadi sorotan publik.
Reformasi Polri disebut harus fokus pada tiga hal: deparcokisasi agar netral dari politik praktis, pemberantasan korupsi yang setara atau bahkan lebih agresif dari KPK dan Kejaksaan, serta pemulihan hubungan dengan lembaga lain.
Kalau tidak ada langkah berani dari Presiden, publik dimungkinkan terus kehilangan kepercayaan pada Polri.[]
(Gambar: Ilustrasi Reformasi Polri by ET/carapolitik.com)
