CARAPOLITIK.COM | Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 38 kabupaten/kota akhirnya mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Sebanyak 145.020 Pos Kamling dan 8.496 Posko Linmas di desa dan kelurahan dipasang sebagai tameng keamanan berbasis warga, pasca rangkaian unjuk rasa yang sempat mengguncang stabilitas daerah.
Keputusan ini diumumkan dalam forum Monitoring Kamtibmas di Kantor Sekdaprov Jatim, Surabaya, Kamis, 11 September 2025, dipimpin Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi—mewakili Mendagri Tito Karnavian—bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Forkopimda, bupati/wali kota, hingga tokoh masyarakat.
Teguh menegaskan, Siskamling termasuk dalam 11 arahan Mendagri untuk kepala daerah. Ia menyebut empat langkah prioritas:
- Mengoptimalkan Forum Forkopimda,
- Merangkul tokoh masyarakat dan agama,
- Menggarap program pro rakyat, dan
- Menghidupkan kembali ronda malam.
“Satlinmas dan Siskamling harus diaktifkan kembali. Ini bukan sekadar simbol, tapi gerakan nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung agar kondusifitas daerah lebih terjamin,” tegasnya dalam keterangan yang diterima Redaksi pada Sabtu, 13 September 2025/21 Rabiul Awal 1447 H.
Ia menambahkan, daerah dengan regulasi Siskamling bisa jadi percontohan nasional.
Wakil Gubernur Emil Dardak menekankan Pos Kamling bukan sekadar soal keamanan, tapi juga kepedulian sosial.
“Prinsipnya, warga menjaga warga, RT menjaga RT, dan RW menjaga RW. Ronda malam harus kembali dihidupkan sebagai wujud nyata partisipasi,” ujarnya.
Pos Kamling sendiri punya fungsi vital: deteksi dini, patroli, pengawasan, hingga penanganan awal gangguan ketertiban maupun darurat bencana.
Dengan modal kentongan, lampu, jadwal ronda, hingga P3K, pos sederhana ini jadi simpul keamanan yang langsung menyentuh warga.
Namun garis bawahnya jelas: pemerintah baru menggencarkan Siskamling setelah tensi politik dan unjuk rasa menguji stabilitas.
Pertanyaan tak terhindarkan: apakah kebijakan ini murni untuk keamanan warga, atau sekadar upaya mengendalikan situasi politik yang kian panas?
Jawa Timur memang bisa jadi contoh nasional. Tapi contoh yang mana—keamanan partisipatif yang humanis, atau mobilisasi warga demi meredam kegaduhan politik?[]
