Dorongan komunikasi publik berbasis blog resmi digadang-gadang jadi jawaban atas disinformasi. Fakta di lapangan menunjukkan partisipasi anggota DPR masih minim.
CARAPOLITIK.COM | DPR RI mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik sebagai bagian dari tuntutan transparansi lembaga perwakilan rakyat, dengan mengoptimalkan blog resmi Anggota DPR RI yang terintegrasi langsung melalui website DPR RI.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Blog Anggota DPR RI. Indra menegaskan transparansi kerja DPR sudah menjadi kebutuhan krusial di tengah derasnya arus informasi digital.
“Masyarakat menuntut akses informasi yang cepat dan terpercaya. Blog ini adalah salah satu jawabannya,” ujar Indra dalam publikasi resmi.
Kegiatan bimbingan teknis tersebut berlangsung di Ruang Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pusat aktivitas kelembagaan parlemen.
Acara digelar pada 20 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan Kamis, 11 Desember 2025.
Indra menyebut meningkatnya konsumsi informasi digital berbanding lurus dengan potensi disinformasi terhadap DPR. Tanpa kanal resmi yang aktif dan terkelola, narasi tentang kinerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan berisiko dikuasai informasi sepihak yang tidak diverifikasi.
Setjen DPR RI mendorong optimalisasi blog anggota sebagai kanal resmi yang terhubung langsung dengan laman utama DPR RI. Melalui integrasi sistem tersebut, publik dapat mengakses informasi kinerja legislasi, penganggaran, pengawasan, serta aktivitas anggota di daerah pemilihan.
Namun, Indra mengungkapkan partisipasi anggota masih jauh dari ideal. Hingga saat ini, baru sekitar 10 persen dari ratusan Anggota DPR yang konsisten memperbarui blog. Karena itu, Setjen DPR menargetkan seluruh anggota mulai mengisi konten paling lambat minggu ketiga Desember 2025, dengan melibatkan staf ahli, tenaga pendukung, dan ASN untuk menjaga konsistensi data dan narasi di seluruh kanal resmi.
Dorongan transparansi ini menegaskan satu hal: problem komunikasi DPR bukan semata soal sistem, melainkan soal kemauan. Ketika infrastruktur digital sudah disiapkan negara, tetapi mayoritas wakil rakyat belum memanfaatkannya, transparansi berpotensi berhenti sebagai jargon administratif.
Upaya membangun narasi resmi dari sumber pertama bisa menjadi langkah maju bagi DPR. Namun selama kehadiran digital anggota masih minim, ruang publik akan tetap dipenuhi tafsir luar—dan kepercayaan publik pada parlemen tetap berada di titik rawan.[]
