CARAPOLITIK.COM | Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri Tito Karnavian menegaskan instruksi politik yang jelas: kepala daerah di Jawa Timur tidak boleh tinggal diam pasca-unjuk rasa.
Dalam forum monitoring Kamtibmas di Surabaya, Kamis, 11 September 2025, Teguh menyampaikan empat prioritas:
- Forkopimda harus aktif,
- Tokoh masyarakat digandeng,
- Program pro-rakyat dijalankan, dan
- Siskamling dihidupkan kembali.
Pesan ini sederhana tapi keras: kepala daerah tidak cukup bersembunyi di balik rapat dan grup koordinasi.
Berdasar keterangan yang diterima Redaksi pada Sabtu, 13 September 2025/21 Rabiul Awal 1447 H, pemerintah daerah dituntut hadir di tengah masyarakat, menyalurkan APBD untuk kebutuhan konkret, dan memastikan keresahan publik tidak berubah menjadi ledakan sosial.
Pasar murah, sidak harga, hingga ronda malam bukan sekadar teknis, tapi bagian dari strategi merawat legitimasi politik.
Instruksi Mendagri ini lahir dari garis besar Presiden Prabowo: stabilitas adalah prasyarat pembangunan.
Karena itu, muncul 11 perintah yang melarang pejabat flexing, menunda perjalanan luar negeri, hingga meminta kepala daerah bicara dengan bahasa yang menenangkan.
Tampaknya, pemerintah pusat sedang menguji seberapa jauh kepemimpinan lokal mampu meredam gejolak tanpa menunggu instruksi lebih lanjut dari Jakarta.
Di titik ini, Jawa Timur jadi laboratorium politik: apakah bupati dan walikota siap mengambil risiko politik dengan keputusan cepat, atau justru bermain aman sambil menunggu arahan pusat.
Siskamling dan program pro-rakyat bisa jadi ukuran sederhana, tapi di baliknya tersimpan ujian nyata—apakah kepala daerah punya nyali memimpin di tengah ketidakpastian, atau hanya jadi penonton dalam skenario besar menjaga stabilitas nasional.[]
