CARAPOLITIK.COM | Presiden Prabowo Subianto meledakkan bom politik di sidang tahunan MPR RI 2025 yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2025, lalu.
Di hadapan ribuan elite politik dan militer, Prabowo memberi peringatan keras kepada para jenderal TNI-Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, agar tidak bermain api dengan menjadi beking tambang ilegal dan bisnis haram lain yang merugikan negara.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo, dikutip carapolitik.com, Senin malam, 15 September 2025/24 Rabiul Awal 1447 H.
Prabowo, yang juga purnawirawan jenderal baret merah, memastikan semua tambang ilegal akan ditutup, tak peduli siapa orang kuat di belakangnya.
Data yang diterimanya menunjukkan skandal raksasa: 1.063 tambang ilegal telah merugikan negara sedikitnya Rp300 triliun.
Angka itu bukan sekadar statistik—itu potret nyata bagaimana sumber daya bangsa digerogoti para pemodal dengan restu beking berseragam.
“Potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ungkapnya, seolah menampar wajah para elite yang hadir.
Langkah politik ini jelas bukan sekadar retorika.
Prabowo sadar, menutup tambang ilegal berarti mengusik jaringan patronase yang melibatkan aparat, politisi, bahkan sebagian purnawirawan.
Karena itu, Ia meminta legitimasi penuh dari parlemen, partai politik, hingga DPD RI.
“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ujar Ketua Umum Gerindra itu.
Secara politis, ultimatum ini punya dua wajah.
Di satu sisi, Prabowo mengukuhkan citra sebagai presiden berani melawan oligarki tambang, sesuatu yang selama ini jadi luka lama publik.
Di sisi lain, seruan ini sekaligus pesan peringatan ke dalam: jangan coba-coba menantang komando.
Prabowo tahu, tambang ilegal adalah simpul uang gelap yang sering jadi bahan bakar mesin politik.
Jika disentuh, Ia bisa menggerakkan perlawanan senyap dari para elite berseragam.
Pertanyaan berikutnya: apakah Prabowo benar-benar siap berkonfrontasi dengan jaringan kuasa yang selama puluhan tahun mungkin saja menjadi fondasi politik Indonesia?
Ataukah ini sekadar ancaman simbolik untuk menertibkan barisan jenderal yang mulai liar?
Apa pun jawabannya, pidato ini menegaskan satu hal—Prabowo sedang menggambar ulang peta kuasa antara sipil, militer, dan modal di republik ini.[]
(Foto: Presiden Prabowo Subianto saat bicara mengenai penindakan tambang ilegal dalam forum resmi sidang tahunan MPR RI 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2025. | TV Parlemen/kompastv)
