CARAPOLITIK.COM | Data ketaatan daerah dalam mengendalikan inflasi yang dipaparkan Kemendagri bukan hanya soal angka, tapi juga cermin kelemahan koordinasi pemerintahan.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memang blak-blakan menegur kepala daerah, bahkan menuding ada yang “hanya mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.”
Namun di balik itu, publik bisa bertanya: apakah ini juga pertanda kegagalan Tito Karnavian sebagai Mendagri dalam mengawal kinerja daerah?
Data yang disodorkan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025/13 Rabiul Akhir 1447 H, cukup telanjang.
Dari hampir 500 kabupaten/kota, hanya 43 daerah yang patuh penuh menjalankan enam langkah pengendalian inflasi.
Ada 158 yang melaksanakan sebagian, 287 daerah sekadar formalitas, dan 25 daerah nyaris tidak berbuat apa-apa.
Artinya, lebih dari 80% daerah tidak terkendali dalam kebijakan inflasi.
Data mereka pun jelas menyebut: inflasi tertinggi ada di Sumut 5,32%, Riau 5,08%, Aceh 4,45%, hingga Sumbar 4,22%.
Bahkan Deli Serdang mencapai 6,81% dan Pematang Siantar 5,84%.
Semua itu bukan daerah dengan hambatan distribusi, tapi daerah yang “ogah” bekerja.
Ironis, Papua Pegunungan dengan logistik sulit justru bisa menahan inflasi di 3,55%.
Sekilas, narasi Kemendagri membangun citra pusat yang serius bekerja.
Tapi jika ratusan pemda tidak taat, maka pertanyaannya balik ke Tito: di mana fungsi koordinasi dan supervisi Mendagri?
Bukankah tugas kementeriannya memastikan daerah bergerak serempak, bukan sekadar menunggu data ketaatan lalu membacakan daftar hitam di depan publik?
Perspektif politiknya jadi jelas. Pusat ingin tampil sebagai “pahlawan inflasi,” sementara pemda diposisikan sebagai kambing hitam.
Namun bila mayoritas daerah gagal, publik juga wajar menilai bahwa Mendagri tidak mampu menjalankan peran komando.
Kritik ke pemda sah, tapi kritik ke Tito juga tidak bisa ditutup-tutupi.
Dalam drama inflasi ini, rakyat tetap korban. Harga-harga naik, pasar bergejolak, sementara pusat dan daerah saling lempar tanggungjawab.
Data ketaatan daerah bukan sekadar laporan teknis, tapi bukti adanya celah besar dalam koordinasi pemerintahan.
Dan jika Tito gagal menutup celah itu, publik bisa mengingatnya sebagai Mendagri yang lebih suka menegur ketimbang memastikan sistem berjalan.[]
