CARAPOLITIK.COM | Nada serius keluar dari Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Ia menuding masih banyak kepala daerah yang malas mengendalikan inflasi, bahkan hanya “mengharapkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa” tanpa turun tangan langsung.
Teguran ini bukan sekadar teknis, tapi juga tamparan politik.
Data resmi Kemendagri membongkar fakta getir: inflasi provinsi tertinggi ada di Sumatra Utara (5,32%), Riau (5,08%), Aceh (4,45%), hingga Sumbar (4,22%).
Kabupaten/kota juga tidak kalah parah: Deli Serdang 6,81% dan Pematang Siantar 5,84%.
Ironis, wilayah dengan akses distribusi lancar justru paling babak belur.
Sementara Papua Pegunungan, yang logistiknya serba sulit, hanya 3,55%.
“Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar dengan angka 6 persenan ini, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat,” tekan Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025/14 Rabiul Akhir 1447 H.
Masalahnya jelas: bukan barang sulit, tapi pejabat daerah malas bekerja.
Dari hampir 500 daerah, hanya 43 yang melaksanakan penuh enam langkah pengendalian inflasi.
158 daerah setengah hati, 287 daerah asal jalan, dan 25 daerah hanya bisa berdoa.
Bukti di lapangan memperlihatkan: operasi pasar mampu menurunkan harga beras dan minyak goreng di sebagian besar wilayah.
Hanya 60-an daerah yang masih belum berhasil.
Artinya, kerja nyata bisa menghasilkan perubahan, bukan alasan.
Namun, gaya Kemendagri menembakkan kritik ini menyisakan pertanyaan: apakah pusat sedang sungguh-sungguh membenahi, atau sedang memainkan panggung politik dengan menjadikan daerah sebagai kambing hitam inflasi?
Di satu sisi, narasi “pemerintah pusat serius bekerja” terbangun.
Di sisi lain, kepala daerah yang gagal otomatis dicap biang kerok penderitaan rakyat.
Dan publik bisa menilai sendiri: siapa yang betul-betul kerja, siapa yang cuma jadi penonton dalam drama harga-harga yang makin mencekik.[]
(Gambar: Ilustrasi inflasi | freepik)
