CARAPOLITIK.COM | Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mendapat peringatan politik halus namun tegas dari DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, berpandangan bahwa meskipun pihaknya mendukung penuh arah kebijakan fiskal yang tengah disusun Purbaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun gaya komunikasi politik sang Menkeu dinilai perlu diperbaiki.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam publikasi resmi DPR RI yang dikutip carapolitik.com, Selasa, 14 Oktober 2024/21 Rabiul Akhir 1447 H.
Pernyataan itu muncul setelah beberapa kali Purbaya menanggapi isu lintas kementerian, termasuk soal pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Menurut Misbakhun, persoalan tersebut bukan semata soal teknis anggaran, tapi juga soal politik kebijakan publik yang harus dikomunikasikan dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Misbakhun juga menyoroti substansi arah kebijakan ekonomi yang perlu lebih berpihak pada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.
Ia bahkan menyarankan langkah korektif terhadap kebijakan pajak yang dinilai memberatkan.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” ujar politisi Golkar tersebut.
Lebih jauh, Misbakhun menekankan perlunya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun menegaskan dukungan penuh DPR terhadap Purbaya—selama sang Menkeu mampu menyajikan strategi ekonomi yang jelas dan terukur.
“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.
Peringatan Misbakhun jelas bukan sekadar kritik teknis. Ini sinyal politik.
Purbaya dianggap terlalu vokal di luar ranahnya, sementara stabilitas komunikasi lintas kementerian adalah kunci bagi kabinet Prabowo.
DPR mendukung penuh, tapi juga menegaskan batas: jangan overacting di ruang publik.
Dalam kabinet baru, kesolidan tim ekonomi tak cukup hanya di angka — tapi juga di harmoni politik.[]
