CARAPOLITIK.COM | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan langsung di Kota Malang pasca-gejolak unjuk rasa akhir Agustus lalu.
Melalui Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, pemerintah pusat mendorong Pemkot Malang agar mempercepat langkah pemulihan sosial-politik di daerah.
“Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu harus dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan. Kepala daerah tidak boleh lengah, harus selalu berada di wilayahnya, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mengedepankan cara-cara humanis dalam menjaga kondusivitas,” tegas Anwar dalam kegiatan Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Situasi Kota Malang di Balai Kota, Jumat, 12 September 2025.
Bagaimana langkah pemulihan dilakukan?
Kemendagri, sebagaimana rilis yang diterima redaksi carapolitik.com pada Senin, 15 September 2025/23 Rabiul Awal 1447 H menekankan tiga hal utama: stabilitas keamanan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan komunikasi politik dengan masyarakat.
Salah satu yang paling ditekankan adalah pengaktifan kembali Siskamling hingga tingkat RT/RW.
Menurut Anwar, Siskamling bukan sekadar ronda malam, tetapi juga instrumen politik sosial yang mampu mengikat solidaritas warga.
“Siskamling adalah bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas daerah. Program ini harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya karena ada dinamika sosial, tetapi sebagai tradisi positif masyarakat,” ujar Anwar.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pun tak tinggal diam. Ia merinci langkah-langkah pemulihan: deklarasi damai Forkopimda dengan elemen masyarakat, doa lintas agama, pasar murah di lima kecamatan, hingga perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat aksi massa.
“Pemkot Malang berkomitmen menjalankan arahan Mendagri sebaik-baiknya. Menjaga stabilitas, melayani masyarakat, dan memperkuat persatuan adalah tanggungjawab yang akan selalu kami junjung tinggi,” ucap Wahyu.
Selain itu, Pemkot menghidupkan kembali Posko Linmas di kelurahan dan Pos Kamling di tingkat RW.
Kehadiran Pam Swakarsa pun sebenarnya lebih dulu dipromosikan sebagai “tameng sosial” di tengah ketegangan politik nasional.
Mengapa langkah ini dipilih?
Wahyu secara terbuka menyebutkan bahwa deteksi dini adalah alasan utama.
“Kita akan gencarkan lagi Siskamling, kita libatkan Linmas agar bisa mendeteksi secara dini jika ada hal mencurigakan, sehingga bisa langsung ditindak,” kata Wahyu, 3 September 2025, lalu.
Pengamanan juga dibagi rata. TNI dan Polri menjaga objek vital, sementara Satpol PP, Linmas, dan Pam Swakarsa digandeng dalam koordinasi bersama.
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso bahkan menegaskan, “Pam swakarsa aktif kembali demi Malang yang damai, nyaman, dan aman. Jika ada provokasi atau orang tak dikenal, bisa segera diinformasikan.”
Bayangan sejarah kelam Pam Swakarsa
Di sinilah persoalan muncul. Nama Pam Swakarsa bukan sekadar nostalgia ronda warga.
Ia membawa sejarah panjang konflik politik.
Dibentuk oleh TNI untuk menghadang aksi mahasiswa pada Sidang Istimewa MPR 1998, Pam Swakarsa identik dengan bentrokan, intimidasi, bahkan Tragedi Semanggi.
Kala itu, kelompok sipil bersenjata tajam ini sering bentrok dengan mahasiswa dan masyarakat sipil, dengan perlindungan aparat.
Legitimasi mereka menuai antipati publik karena dianggap sebagai perpanjangan tangan militer untuk membungkam kritik.
Kini, dua dekade lebih setelah reformasi, istilah itu kembali digulirkan di Malang.
Pertanyaannya: apakah sejarah akan berulang, atau kali ini pemerintah daerah benar-benar menggunakan pam swakarsa sebagai wadah partisipasi sipil, bukan alat represi?
Analisis politik
Langkah menghidupkan Siskamling dan Pam Swakarsa di Malang patut dibaca bukan sekadar kebijakan keamanan. Ini seperti manuver politik.
Pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali, kepala daerah patuh pada garis kebijakan, dan masyarakat diarahkan pada “kebersamaan” yang diorkestrasi negara.
Namun, membangkitkan kembali Pam Swakarsa dengan segala jejak kelamnya berpotensi menjadi bumerang.
Alih-alih memperkuat stabilitas, publik bisa menilai ini sebagai kembalinya pola pengendalian sipil ala Orde Baru.
Jika itu terjadi, maka jargon stabilitas bisa dengan cepat berubah menjadi tudingan represi.
Malang sedang diuji. Antara stabilitas yang dijanjikan dan trauma sejarah yang belum sepenuhnya selesai.
Pemerintah pusat dan daerah mungkin mengusung jargon “humanis”, tapi politik selalu punya cara untuk menyingkap wajah aslinya.[]
(Foto: ilustrasi Pam Swakarsa | Associated Press)
