CARAPOLITIK.COM | Pemerintah Kota Surabaya resmi mengumumkan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang dikawinkan dengan program Kampung Pancasila.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas di Balai Kota Surabaya, Kamis, 11 September 2025, pasca-unjuk rasa akhir Agustus yang sempat mengguncang stabilitas nasional.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, yang hadir mewakili Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya dan Forkopimda atas tindak lanjut cepat pasca unjuk rasa. Fokus kita saat ini adalah bagaimana mengaktifkan kembali Siskamling. Dan Surabaya punya keunggulan melalui Kampung Pancasila yang tidak hanya menyentuh aspek keamanan tetapi juga aspek lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya,” kata Teguh.
Mendagri, lewat Teguh, sudah menurunkan 11 arahan strategis untuk kepala daerah dalam menjaga stabilitas.
Mulai dari optimalisasi Forkopimda, merangkul tokoh masyarakat, menggelar program pro-rakyat seperti pasar murah dan bansos, doa bersama, menunda seremoni berlebihan, hingga perintah eksplisit untuk tidak pamer kemewahan. Arahan lain:
- Kepala daerah jangan keluar daerah,
- Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak,
- Gunakan bahasa publik yang santun, serta
- Hidupkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.
Bagi Teguh, Siskamling tidak bisa lagi dipahami sebagai rutinitas jadul yang hanya dijalankan bapak-bapak tua.
“Ke depan, Siskamling harus relevan dengan kebutuhan saat ini. Bukan hanya diisi orang tua, tetapi juga melibatkan generasi muda, Gen Z, dan milenial. Kita perlu SOP baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, bukan membentuk lembaga baru. Surabaya bisa menjadi role model nasional, apalagi dengan adanya Kampung Pancasila,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang regulasi baru melalui Permendagri khusus tentang Siskamling.
Eri Cahyadi dan Agenda Surabaya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan arah politik kota: Kampung Pancasila bukan sekadar program, tapi identitas kolektif.
“Kampung Pancasila menghidupkan kembali semangat gotong royong, keguyuban, dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di tingkat RT, RW, dan kampung. Program ini inline dengan kepemimpinan RT/RW sehingga langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Empat pilar yang digerakkan di Surabaya mencakup:
- Lingkungan: pemilahan sampah, urban farming, kerja bakti.
- Kemasyarakatan: patroli keamanan, mitigasi bencana, pencegahan narkoba.
- Ekonomi: UMKM, pelatihan wirausaha.
- Sosial budaya: penguatan keluarga, pencegahan kekerasan, kesehatan masyarakat.
Implementasinya tak main-main. Pemkot menggandeng TNI-Polri, camat-lurah, Polisi RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Teguh menegaskan:
“Program ini dibangun bersama oleh masyarakat, digerakkan oleh masyarakat, dan digunakan bersama oleh masyarakat Surabaya.”
Jadi, pesan politiknya jelas: pemerintah pusat butuh stabilitas pasca-unjuk rasa, sementara Surabaya memilih mengartikulasikan jawaban lewat integrasi nilai kebangsaan dan keamanan warga.
Model ini memberi narasi baru: keamanan bukan sekadar patroli, tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya yang menyatu dalam Kampung Pancasila.
Jika konsisten, Surabaya berpotensi jadi etalase nasional: kota yang meredam kegaduhan sosial dengan instrumen partisipatif.
Tapi PR-nya tetap besar: menjaga agar Siskamling tidak sekadar seremoni, dan Kampung Pancasila tidak mandek di jargon.[]
