CARAPOLITIK.COM | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus melakukan lompatan kualitas, bukan tambal sulam.
Arahan itu Ia sampaikan langsung kepada dosen dan pegawai dalam pertemuan hibrid di Kampus Pusat IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 11 September 2025.
Paket kebijakan yang dibawa Tomsi bukan basa-basi: peningkatan mutu dosen lewat asesmen, revisi kurikulum agar relevan, perbaikan fasilitas, hingga penguatan pola asuh praja.
Bahkan, berdasarkan keterangan Puspen Kemendagri yang diterima pada Sabtu, 13 September 2025/21 Rabiul Awal 1447 H diketahui, suara mahasiswa (praja) akan diikutkan lewat angket untuk menilai pengajaran.
Mekanisme ini menunjukkan ada dorongan internal agar IPDN berhenti jadi menara gading dan lebih peka pada tuntutan zaman.
Latar belakangnya jelas: arahan Menteri Dalam Negeri ingin IPDN tak lagi dikenal sekadar kampus pencetak birokrat administratif, tapi mesin produksi kader negara yang berintegritas dan kompeten.
IPDN punya reputasi panjang yang sering dicederai kasus kekerasan dan kultur militeristik usang.
Dorongan perbaikan menyeluruh ini dibaca sebagai langkah politis untuk menambal defisit kepercayaan publik pada birokrasi dan pendidikan kedinasan.
Jika konsisten dijalankan, agenda ini bisa jadi penanda apakah reformasi birokrasi benar-benar serius atau sekadar jargon.
IPDN adalah simbol: gagal di sini berarti pesan reformasi birokrasi tak lebih dari slogan kosong.
Berhasil di sini berarti negara punya titik awal baru membangun birokrat muda yang bukan hanya taat aturan, tapi juga paham realitas sosial-politik.
Tantangannya, tentu saja, apakah perubahan internal ini mampu menembus kultur lama yang resisten.[]
