CARAPOLITIK.COM | Isu reformasi Polri terus mengemuka pasca anggota Polri melindas tewas seorang ojol di tengah demonstrasi pecah akhir Agustus lalu.
Terkait reformasi Polri ini, Ketua DPR RI Puan Maharani dan mantan perwira tinggi Polri, Irjen. Pol. (Purn.) Napoleon Bonaparte, melontarkan pandangan berbeda namun sama-sama tajam terkait arah perubahan institusi kepolisian.
Pernyataan keduanya seolah membuka ruang perdebatan tentang siapa sebenarnya yang paling berhak mengendalikan arah reformasi Polri: lembaga politik atau presiden.
Pada Selasa, 23 September 2025, Puan Maharani menegaskan bahwa ukuran reformasi Polri bukan semata-mata jargon kelembagaan, melainkan seberapa jauh polisi mampu meraih kembali legitimasi di mata rakyat.
“Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” ujar Puan.
Politisi PDIP ini menambahkan, “Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya.”
Pernyataan Puan ini sarat makna politis. Sebagai Ketua DPR sekaligus tokoh sentral PDIP, Ia menekankan pentingnya pengawasan publik dan transformasi internal.
Pesannya jelas: Polri tidak bisa sekadar menjadi alat kekuasaan, melainkan harus kembali pada basis kepercayaan rakyat.
Namun, beberapa hari kemudian, dalam podcast bersama Refly Harun pada Jumat, 26 September 2025/4 Rabiul Akhir 1447 H, Napoleon Bonaparte menyorot sisi berbeda: posisi Polri dalam struktur kekuasaan eksekutif.
Menurutnya, selama ini proses fit and proper test di DPR justru menjadikan Polri rentan tarik-menarik kepentingan politik.
“Polisi ini kan eksekutif, pembantu presiden. Kita serahkan saja pada hak preogratif presiden untuk menentukan siapa Kapolri, tidak perlu lagi pakai Fit and Proper Test karena ini akan membuat Polri terbelenggu dengan kepentingan orang banyak yang meloloskan dia dalam Fit and Proper Test,” tegas Napoleon sebagaimana dikutip carapolitik.com.
Ucapan Napoleon menohok langsung pada praktik yang selama ini berlangsung di DPR RI.
Fit and proper test calon Kapolri memang selama ini menjadi panggung politik partai-partai di parlemen.
Dari sini tampak jelas dua narasi berbeda. Puan bicara tentang “kepercayaan publik”, sementara Napoleon menyinggung soal “hak prerogatif presiden”.
Keduanya mengandung insinuasi: apakah reformasi Polri harus berorientasi pada rakyat, ataukah tetap berada di bawah kontrol kekuasaan presiden tanpa intervensi politik DPR?
Analisis politik tak bisa menutup mata: pernyataan ini muncul di saat isu regenerasi kepemimpinan Polri makin dekat, dengan kursi Kapolri yang sewaktu-waktu bisa bergeser sesuai peta kekuasaan Istana.
DPR tentu tak ingin kehilangan ruang tawar, sementara pihak lain kekuasaan mendorong agar presiden memegang kendali penuh.
Jika Puan menekankan pentingnya reformasi sebagai jalan meraih kembali legitimasi publik, Napoleon justru mengingatkan bahwa mekanisme DPR bisa jadi belenggu politik.
Dua pandangan ini, meski tampak berbeda, sama-sama menginsinuasikan satu hal: Polri tidak pernah benar-benar lepas dari tarik-menarik kepentingan politik di level tertinggi negara.[]
(Gambar: Ketua DPR RI yang juga Politisi PDIP Puan Maharani. | Dok. DPR RI)
